Berita

Usulan Program Bidang

Function WWNBck(a)history.go(a)End FunctionMenkimpraswil: USULAN PROGRAM BIDANG KIMPRASWIL 2004 AKAN DIBAHAS DPR AKHIR MEI 2003Menkimpraswil :USULAN PROGRAM BIDANG KIMPRASWIL 2004 AKAN DIBAHAS DPR AKHIR MEI 2003Departemen Kimpraswil telah banyak memperoleh masukan berupa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota yang menyangkut penyediaan prasarana dan sarana Kimpraswil yang ada di berbagai daerah. Usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak daerah itu terutama di bidang penyediaan prasarana dan sarana Kimpraswil maup...

Komisi IV DPR - RI

Function WWNBck(a)history.go(a)End FunctionKOMISI IV DPR-RI GELAR BEDAH RUU SUMBER DAYA AIRKOMISI IV DPR-RI GELAR BEDAH RUU SUMBER DAYA AIRKomisi IV DPR-RI dari Fraksi Fraksi PDIP memprakarsai Bedah Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air ( RUU SDA ) sebagai pengganti UU No:11 1974 tentang pengairan yang dinilai perlu penyesuain dengan situasi dan kondisi saat ini. RUU SDA tersebut saat ini masih ada di DPR-RI untuk digodok dan akan ditetapkan menjadi UU, namun banyak kalangan mengkritik bahwa ada beberapa pasal yang dinilai kontroversi...

Program Pembangunan Harus

Function WWNBck(a)history.go(a)End FunctionPROGRAM PEMBANGUNAN HARUS PRIORITASKAN ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKATPROGRAM PEMBANGUNAN HARUS PRIORITASKAN ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKATDalam penyusunan program-program pembangunan saat ini harus meninggalkan cara-cara klasik yang hanya disusun oleh pusat, melainkan harus memberikan prioritas berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakatGubernur Jawa Tengah, Mardiyanto mengatakan hal tersebut Rabu, 30/4 di Semarang saat membuka pertemuan Konsultasi Regional Wilayah Tengah II Depkimpraswil yang...

Peraturan Pelaksanaan

Function WWNBck(a)history.go(a)End FunctionPERATURAN PELAKSANAAN UU - BG AKHIR DESEMBER 2003 SELESAIPERATURAN PELAKSANAAN UU - BG AKHIR DESEMBER 2003 SELESAIDengandisahkannya UU No : 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( UU-BG ) maka sebagai operasionalisasinya masih memerlukan peraturan pelaksanaannya, baik Peraturan Pemerintah (PP), peraturan daerah maupun pedoman dan standar teknis. Untuk itu, pemerintah berjanji dalam waktu 7 bulan mendatang akan menyelesaikan peraturan tersebut. Sehingga pada saat Undang-Undang ini diberlakukan sudah dil...

80% PDAM Di Indonesia

Function WWNBck(a)history.go(a)End Function80% PDAM DI INDONESIA DALAM KONDISI SANGAT KRITIS80% PDAM DI INDONESIA DALAM KONDISI SANGAT KRITISMenteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno mengatakan bahwa sedikitnya 80% Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia saat ini dalam keadaan sangat kritis.Kondisi tersebut disebabkan empat hal pertama masalah teknis, kedua masalah kelembagaan, ketiga soal sumber airdan keempat masalah berlakunya UU No : 22 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah "Ujar Soenarno" ketika memberikan pemaparan didepan pes...