Ditjen Bina Konstruksi

Kementerian PUPR Ajak Seluruh Stakeholder Bangun Ekosistem Manajemen Anti Penyuapan

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian penyalahgunaan anggaran pada proyek konstruksi PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan kegiatan Webinar "Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Membangun Ekosistem Anti Penyuapan" pada Rabu, (12/07).  Dalam sambutan pembukaannya Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra mengatakan Kementerian PUPR yang diamanahi anggaran besar untuk pembangunan infrastrukt...

Ditjen Bina Konstruksi Fasilitasi Serah Terima Calon Pemagangan Vokasi Proyek Konstruksi Kementerian PUPR

Medan – Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh memfasilitasi 21 mahasiswa dari empat Perguruan Tinggi Sumatera Utara untuk mengikuti pemagangan vokasi pada proyek-proyek konstruksi Kementerian PUPR di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Mahasiswa tersebut terdiri dari 13 mahasiswa Politeknik Negeri Medan; 6 mahasiswa Universitas Negeri Medan; 1 Mahasiswa Universitas Harapan Medan; 1 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. mengikuti pemagangan vokasi pada proyek-proyek konstruksi Kem...

Efektivitas dan Transparansi Menjadi Poin Utama dalam Perizinan Berusaha di Subsektor Jasa Konstruksi

Peraturan diciptakan untuk mewujudkan keteraturan, hal inilah yang diharapkan untuk dapat tercipta dalam iklim subsektor Jasa Konstruksi. Upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk memberikan keefektifan dan mengefisiensikan proses perizinan berusaha jasa konstruksi. Proses perizinan berusaha yang dilakukan secara daring akan memangkas waktu dalam serangk...

PEMERINTAH TAWARKAN KEMUDAHAN LAYANAN PUBLIK SEKTOR JASA KONSTRUKSI DAN KEMUDAHAN INVESTASI MELALUI KPBU

Terkait dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja sejak 2 November 2020, terdapat kemudahan layanan publik sektor jasa konstruksi yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Diantaranya Penghapusan Izin Usaha Jasa Konstruksi ; Pengajuan Perizinan Berusaha (Sertifikasi Badan Usaha/SBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui satu pintu Online Single Subsmision (OSS) ; Integrasi Data Jasa Konstruksi atau NIK, Sertifikasi, Pengal...

Kementerian PUPR Kembangkan Platform Digital ‘Simpan’ Untuk Mudahkan Dan Efektifkan Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian PUPR menyadari bahwa Pengadaan Barang/Jasa merupakan penentu sekaligus ujung tombak dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur. Untuk itu berbagai upaya dan inovasi dilakukan agar Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, adil, terbuka, transparan dan akuntabel. Salah satunya yaitu dengan penyederhanaan kegiatan pengadaan Barang/jasa agar dengan melaksanakan reformasi Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa di 34 Provinsi Indonesia, serta dengan membenahi ma...