Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno mengatakan bahwa sedikitnya 80% Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia saat ini dalam keadaan sangat kritis.

Kondisi tersebut disebabkan empat hal pertama masalah teknis, kedua masalah kelembagaan, ketiga soal sumber airdan keempat masalah berlakunya UU No : 22 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah "Ujar Soenarno" ketika memberikan pemaparan didepan peserta Rakornas DPP Golkar di Jakarta Selasa (22/4) dengan tema Konsep Baru Ekonomi Indonesia. Yang dibuka oleh Ketua DPR-RI Akbar Tanjung.

Menurutnya, dengan berlakunya UU No 22 tersebut, baik kota Madya, Kubupatenpasti menghadapi masalah sumber daya alam yakni air. Hal itu disebabkan masing masing wilayah tersebut pasti akan mengambil langkah-langkah bahwa air sebagai sumber alam yang dapat menghasilkan Pengahasilan Asli Daerah (PAD).

leh kerena itu kedepan kata Soenarno perlu melihat bagaimana kelembagaan PDAM tersebut dan perlu dilihat kembali dalam konteks wilayah sungai.

Kita tahu bahwa air mengalir secara alamiah dan akan melewati baik Kabupaten maupun Propinsi. Ungkapnya Disitulah nantinya akan berbenturan UU Nomor : 22 tersebut, imbuhnya.

Pemantapan Insfrastruktur

Dalam kesempatan tersebutMenkimpraswil juga mengatakan bahwa pemantapan pelayanan infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama bidang Kimpraswil sejauhini telah memberikan landasan yang memadai untuk mendukung perekonomian nasional.

Menurutnya, hingga saat iniprasarana bidang jalan telah berhasil dibangunjalan nasional sepanjang 26 ribu km, jalan propinsi 38 ribu km, jalan Kabupaten /kota 245 km serta jalan tol termasuk akses sepanjang 580 km.

Sementara bidang sumber daya air telah dibangun jaringan irigasi potensial sebesar 7,5 juta ha, air bersih dan sanitasi telah terbangun dan melayani sekitar 39% penduduk perkotaan.

Sedangkan bidang perumahan dan permukiman hingga saat ini telah dibangun RS/RSS sebanyak 1.646 ribu unit dan penanganan kawasan kumuh sekitar 21.020 ha tersebar di kota besar dan sedang di Indonesia.

Permasalahannya yang dihadapi kata Soenarno adalah mengelola agar asset yang telah dibangun tersebut dapat berfungsi secara optimal. Namun sumber dana yang dialokasikan untuk pengelolaan asset infrastruktur tersebut terbatas, hal itu disebabkan krisis ekonomi yang belum pulih.

Menteri mencontohkan bahwa dana pengelolaan prasarana jalan baru terpenuhi sekitar 50%, sedangkan dana pengelolaan sumber daya air terpenuhi sekitar 45%, disamping keterbatasan PDAM memenuhi kebutuhan pendanaan pengelolaan.