Departemen Kimpraswil telah banyak memperoleh masukan berupa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota yang menyangkut penyediaan prasarana dan sarana Kimpraswil yang ada di berbagai daerah. Usulan tersebut terkait dengan kebutuhan mendesak daerah itu terutama di bidang penyediaan prasarana dan sarana Kimpraswil maupun kebutuhan dana untuk merehabilitasi prasarana yang rusak akibat bencana alam yang ditaksir mencapaiRp15 triliun. Usulan itu telah di evaluasi menjadi dua tahapan berdasarakan kriteria kewenangan dan kreiteria teknis yang hasilnya akan dikonfirmasikan dan di-diskusikan dalam Konsultasi Regional. Selanjutnya, dari konsultasi tersebut hasilnya akan dijadikan dasar penyusunan program pembangunan Kimpraswil tahun 2004 maupun usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) non dana reboisasi. Rumusan RAPBN bidang Kimpraswil ini akhir Mei akan dibahas bersama Departemen Keuangan, Bappenas dan DPR.

Menteri Kimpraswil menyampaikan hal itu dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Perumahan dan Permukiman, Acha Sugandhi, saat mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Msi membuka Rapat Konsultasi Regional Bidang KimpraswilSelasa (29/4) di Makassar, dalam rangka penyusunan program TA. 2004. Yasin Limpo pada acara tersebut mewakili Gubernur Sulsel yang berhalangan hadir, demikian pula Acha Sugandhy mewakili Menkimpraswil, Soenarno yang saat itu sedang berada di Ternate, Maluku.

Menkimpraswil menilai acara itu sangat penting dan strategis. Karena merupaan kesempatan untuk berjumpa dengan para pimpinan dan pejabat daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Sulawesi guna membahas permasalahan pembangunan di daerah tersebut. Dikatakan, pembangunan infrastruktur yang ditangani Depkimpraswil merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas ekonomi dari masyarakat bisa berlangsung. Untuk mewujudkan hal itu, pihaknya melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertahap sesuai arahan Propenas dan Repeta, yang intinya mendukung pengentasan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, mempercepat pemulihan ekonomi dan rehabilitasi kerusakan prasarana akibat bendana alam serta kerusuhan social.

Kebijakan yang dilakukan pihaknya diantaranya meliputipengimplementasikan penataan ruang, memntapkan kapasitas dan meningkatkan mutu aksesibilitas jalan guna membuka keterisolasian wilayah, serta meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan. Disamping juga mengembangkan pemanfaatan SDA guna mendukung ketahanan pangan dan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin."Yang penting sasaran pembangunan bidang Kimpraswil harus tetap memperhatikan prioritas, meski penyusunan program 2004 ini merupakan Repeta terakhir dari Propenas dari Kabinaet Gotong Royong," ucap Menteri Kimpraswil.

Dia menilai, kebijakan pemerintah di dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama ini lebih condong kepada pengembangan proyek-proyek yang ditangani secara sektoral sehingga cenderung tidak terintegrasi. Oleh sebab itu tahun depan (2004) penanggulangan kemiskinan akan didekati melalui dua cara yaitu denganmeningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi beban masyarakat miskin terutama dalampengeluaran kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Caranya, dengan memperluas kesempatan kerja dan berusaha, memberdayakan mereka untuk memperoleh kembali hak-haknya, meningkatakan kemampuan mereka agar mampu bekerja dan berusaha produktif serta memberikan perlindungan dan rasa aman.

Dibidang Sumber Daya Air, kata Menkimpraswil, kurangnya perhatian pemerintah misalnya dalam hal kerusakan DAS, kelangkaan air dimusim kering, terjadinya pencemaran sumber air akan diperbaiki. Sejalan dengan itu maka pihaknya akan memprioritaskan arah kebijakan di bidang pengelolaan sumber-sumber air. Untuk itu peningkatankinerja kelembagaan SDA dan peningkatan kapasitas masyarakat guna mendorong efektivitas dan efisiensi pengeloalan yang berkelanjutan akan ditingkatkan. Diantaranya dengan melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dan memisahkan fungsi regulasi dan operasi.

Sementara itu, Wagub Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengakui hingga saat ini di daerahnya belum mampu mewujudkan prasarana dan sarana Kimpraswil yang mantap. Sinkronisasi program antar pemprov dan Kabupaten Kota juga belum dapatdilaksanakan secara terpadu dan saling menunjang. Padahal, ungkapnya untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar. Maka dia melihat konsultasi regional ini sangat strategis dalam menghadapi program 2004, khususnya di bidang Kimpraswil. Karena dari forum itu bisa dibahas sejak mulai perencanaan hingga pelaksanaan sehingga diharapkan hasilnya pun bisa lebih baik. Pasalnya, masih banyak masyarakat Sulsel yang menilai masalah pembangunan Kimpraswil di daerahnya belum optimal.

Dia berharap forum konsultasi dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa meningkatkan daya saing menghadapi persaingan. Untuk itu hasilnya nantinya dapat disinergiskan, mengingat Sulsel letaknya di tengah kepulauan nusantara yang sangat baik untuk transit. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk mencari leadership yang mampu mempercepat kemajuan pembangunan di daerahnya dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bukan sebaliknya pemimpin yang memperlambat kemajuanyang dan mementingkan kelompoknya.