Sekretariat Jenderal

Perkantoran Kementerian PUPR di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Menerapkan Pola Kerja Dari Rumah (Work From Home) Sampai 25 September 2020

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal nomor: UM.0501-Sj/746 tanggal 18 September 2020 kembali menerapkan pola kerja Work from Home (WFH) bagi seluruh pejabat dan pegawai yang berlokasi kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku selama seminggu mulai Senin, 21 September 2020 sampai dengan Jumat, 25 September 2020, setelah sebelumnya dilaksanakan WFH pada tanggal 14 sampai dengan 18 September 2020.   Sebagaimana tertuang dalam surat tertan...

Ketentuan Persentase Jumlah Pegawai Work From Office (WFO)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 20/SE/M/2020 tentang Ketentuan Persentase Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office) di Kementerian PUPR. SE Menteri PUPR tersebut merupakan tindak lanjut adanya SE Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PAN-RB nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.   Dalam ketent...

Pedoman Kerja Baru, Pegawai PUPR Jabodetabek Dibagi 2 Shift

Pemerintah resmi menerapkan tatanan normal baru atau yang dikenal dengan new normal. Dengan begitu, seluruh aktivitas dapat kembali berjalan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.   Berjalannya masa new normal ini membuat seluruh perusahaan, industri, hingga lembaga membentuk pedoman tata kerja yang baru, tak terkecuali dengan lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).   Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Penugasan Bekerja bagi Pe...

Melihat Peran Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Sepekan ke belakang telah diselenggarakan pelantikan pejabat struktural maupun pejabat fungsional secara masif. Pelantikan dilaksanakan sebagai bentuk respon positif terhadap pemerintah dalam memangkas hierarki struktural yang cenderung memperlambat proses layanan administratif.   Pelaksanaan penyetaraan pejabat fungsional eks struktural bertujuan untuk menempatkan sosok pejabat fungsional sebagai garda utama, dalam mengawal berjalannya berbagai program pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan P...

Dukung Integrasi Dua Arah, Upaya PUPR Optimalkan Data ASN

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung adanya pelaksanaan Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyediakan data ASN PUPR yang terintegrasi. Dengan begitu, data ASN dapat dimanfaatkan secara luas dan terpadu melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).   Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian PUPR melakukan integrasi data secara full duplex atau dua arah melalui aplikasi eHRM dan Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian (SAPK BKN). Selain menggunakan data dari SAPK BKN untuk berbagai proses kepegaw...