Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI Tinjau Jasa Marga Tollroad Command
Kementerian PU meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk meningkatkan pelayanan jalan tol sebagai prioritas kepada masyarakat pengguna jalan tol. “Ke depan kita meminta BUJT untuk prioritas pada pelayanan Masyarakat” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Miftahul Munir saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jasa Marga Tollroad Command Kamis (27/02).
Komisi V DPR RI melakukan kunker dalam rangka meninjau secara langsung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Ruas Jalan Tol Dalam Kota dan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan pihaknya masih sering menemukan persoalan pemenuhan SPM Jalan Tol yang harus diselesaikan dalam berbagai aspek.
Lasarus mencontohkan bila terjadi kerusakan pada kontruksi jalan tol yang penanganannya memerlukan pembongkaran, tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama dan dapat menganggu arus lalu lintas. Sehingga berdampak pada sisi investasi BUJT karena cost yang tinggi serta pelayanan kepada masyarakat pun akan terganggu.
Pada ruas JORR, Komisi V DPR RI memberikan catatan tersendiri terkait penanganan kendaraan truk yang mendominasi ruas tol JORR, yang beberapa diantaranya masuk kategori Over Dimension Over Load (ODOL). ODOL ini menjadi penyebab perlambatan lalu lintas di Jalan Tol dan jika dibiarkan terjadi kemacetan. Namun bila ODOL ini dilarang masuk tol dan diarahkan ke jalan alteri maka akan menimbulkan masalah baru karena belum tentu daya dukung kontruksi jalan alteri mampu menanggung spesifikasi beban dari kendaraan ODOL. Oleh karenanya, Komisi V DPR RI juga akan berupaya untuk merealisasikan rencana revisi UU LLAJ.
Kementerian PU mengapresiasi terhadap masukan, kritik dan saran yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI untuk perbaikan pelayanan Jalan Tol ke Masyarakat. “Kami mengapresiasi belanja masalah yang dilakukan Komisi V DPR RI hari ini untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian iklim investasi agar tetap substance” ujar Miftahul Munir.
Turut mendampingi pada kunker tersebut yaitu Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo, Inspektur II, Nikmatulloh dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat, Sjofva Rosliansjah. (HAL)
Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat