BERITA

Berita

Tingkatkan Tata Kelola dan Cegah Korupsi, Kementerian PUPR Canangkan Zona Integritas di 12 Unit Kerja Ditjen Bina Marga
17 April 2021

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR tengah mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi 12 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga pada tahun 2021.“Pencegahan korupsi tidak cukup dengan membangun sistemnya dan menangkap pelakunya, tet...

Dukung Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Enam Unit Kerja Ditjen Cipta Karya Tahun 2021
24 Maret 2021

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR tengah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi enam unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2021.“Pencegahan korupsi tidak cukup dengan membangun sistemnya dan menangkap pelakunya, tetapi dibutuh...

Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Unit Pelaksana Teknis BPSDM
16 Februari 2021

Bandung, 16 Februari 2021 – Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional, sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 201 – 2025 pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi Nasional. Peraturan tersebut menarge...