Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pasca Abrasi Teluk Amurang, Harapan Baru Bagi Masyarakat

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur permukiman terdampak bencana abrasi pantai yang melanda kawasan Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan infrastruktur permukiman terdampak bencana dilakukan secara kolaboratif antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan. Untuk pemulihan pasca bencana, Kementerian PUPR telah membangun 114 unit rumah tahan bencana tipe 36 yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana umum....


Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Kementerian PUPR Dorong Pemerintah Daerah Penuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan penerapan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang PUPR.Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, saat ini infrastruktur dasar seperti akses air minum layak baru mencapai 91% dan pelayanan sanitasi juga masih belum sepenuhnya memadai. Sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat. "Saat SPM tidak dipen...


Serap 69.532 Tenaga Kerja, Capaian Padat Karya Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR 2023 Lebihi Target

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus mempercepat realisasi program Padat Karya Tahun 2023 melalui skema cash for work/Padat Karya Tunai (PKT). Tercatat hingga 6 November 2023, capaian pekerjaan fisik Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang permukiman mencapai 82,84% dengan serapan tenaga kerja 69.532 orang atau lebih besar dari target 67.788 tenaga kerja.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangun...


Kementerian PUPR Tingkatkan Kualitas 6.872 Hektar Permukiman Kumuh di Indonesia

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kementerian PUPR melakukan penataan infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas masyarakat. Serta mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga 0%. Menteri PUPR Basuki Ha...


Semester I Tahun 2023, Program Padat Karya Penanganan Permukiman Kementerian PUPR Serap 15.639 Tenaga Kerja

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) Tahun Anggaran (TA) 2023 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa/pelosok serta mendorong perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran PKT bidang permukiman TA 2023 sebesar Rp2,1triliun dengan progres penyerapan keuangan hingga Semester I tahun 2023 (per 12 Juni 2023) sudah 42,47% dan pekerjaan fis...