Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Rembang, Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada 18 November 2021. Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi berkesempatan mengunjungi kabupaten yang terletak dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur sehingga secara geografis Kabupaten Rembang menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kunker spesifik kali ini dilakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Rembang serta jajaranya guna membahas usulan prioritas pembangunan infrastruktur di Rembang diantaranya rencana pembangunan Pasar Rembang, Jalan Lingkar Rembang, Penyediaan Air Baku dan Air Minum Sumber Semen, Pengembangan TPA Landoh dan Pembangunan Embung di Kec. Sulang. Usulan tersebut disampaikan dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Rembang.

Pada kesempatan kunker spesifik ini Komisi V DPR RI dan Pemda setempat beserta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah juga melakukan peninjauan ke Pasar Rakyat Rembang yang sebagaimana diketahui mengalami kebakaran pada tahun 2011 dan belum adanya perbaikan.

”Sejak terjadi kebakaran beberapa tahun lalu, Pasar Kota Rembang belum pernah direnovasi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Padahal, banyak fasilitas penunjang pasar yang sudah tidak berfungsi” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Kementerian PUPR melalui BPPW Jawa Tengah turut menjelaskan terkait usulan pembangunan Pasar Rembang bahwa belum ada penugasan untuk menangani hal tersebut, serta belum adanya rekomendasi pembangunan Pasar Rembang dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian PUPR. Sebagai informasi tambahan bahwa pembangunan pasar oleh Kementerian PUPR bersifat direktif Presiden melalui dasar Inpres/Perpres. Sejauh ini upaya tindak lanjut dari usulan tersebut telah dilakukan pendampingan teknis/survey bersama ke lokasi oleh BPPW dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan.

“Terkait pembangunan Pasar Rembang, BPPW Jawa Tengah telah melakukan survey bersama dengan Kementerian Perdagangan pada Maret 2021, sejauh ini belum ada rekomendasi dari Kementerian Perdagangan terkait dibangun atau tidaknya” kata Kepala BPPW Cakra.

Sementara itu keterbatasan anggaran juga mempengaruhi, seperti adanya refocusing anggaran, selain itu juga fokus Kementerian PUPR pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) terhadap pekerjaan yang sudah dapat dimanfaatkan dan bukan pembangunan baru.

Turut hadir mendampingi kunker spesifik tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana M. Adek Rizaldi, Kasubdit Wilayah I Direktorat Sungai dan Pantai, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah Sugeng Prayitno, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Cakra Nagara, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III M. Mulya Permana. (P5/dit)