Kementerian PUPR Lakukan Pemeliharaan Jembatan Ampera di Palembang Agar Menjadi Obyek Wisata yang Menarik

Palembang -  Pemeliharaan Jembatan Ampera menjadi program prioritas infrastruktur bidang Bina Marga di Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan yang dibangun pada 1962 ini memiliki panjang 1,12km, dengan panjang bentang utama 704m, lebar jembatan 22m, dan tinggi menara 63m. Pada tahun 2022 telah dipasang Structural Health Monitoring System (SHMS) yang merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memantau informasi kondisi kesehatan struktur jembatan. Sehingga penggunaan jembatan dapat terus diawasi oleh Kementerian PUPR. 

Pada tahun 2023, telah dilakukan pekerjaan perbaikan anjungan, lift penumpang dan ruang mesin, serta renovasi anjungan pandang Tower Ilir Jembatan Ampera yang nantinya diharapkan menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi masyarakat. “Sedangkan untuk tahun 2024, kegiatan pemeliharaan Jembatan Ampera akan dilanjutkan dengan renovasi anjungan pandang Tower Ulu” jelas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, K.M Arsyad pada saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Senin (4/3). Kegiatan pemeliharaan tahun 2024 di Tower Ulu Jembatan Ampera tersebut antara lain: penggantian lift, penggantian kaca menara pandang lantai 1 dan 2, renovasi interior menara pandang lantai 1 dan 2, furnitur menara pandang, ruang tunggu pada pedestal ilir, pengecatan ralling jembatan ampera, penggantian tangga pedestal yang telah korosi, perbaikan korosi, dan perkuatan. Diharapkan setelah selesai kegiatan renovasi secara keseluruhan, Tower Ilir dan Tower Ulu dari Jembatan Ampera akan menjadi salah satu obyek wisata yang menarik di Kota Palembang.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik adalah kunci membangun ekonomi yang kuat dan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Oleh karena itu kami terus mengawal usulan program dari masyarakat dan pemda demi pemerataan pembangunan. Kepada Kementerian PUPR agar selalu berkoordinasi dengan Pemprov Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan program tahun 2024”. 

Turut hadir mendampingi Kunker Reses Komisi V DPR RI, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan, Hardy Siahaan; Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Apri Artoto; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Feriyanto Pawenrusi; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Miarka Risdawati; Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, Yustin Patria Primordia; Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan, Antonius WIdyatmoko. (HAL/Mar)