Dukung Pemerataan Pembangunan, Komisi V DPR RI Tinjau Sejumlah Infrastruktur di Kalimantan Selatan

Tabalong– Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) reses pada tanggal 18-21 April 2022 dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari pertama kunker, rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Syaifullah Tamliha antara lain meninjau rencana pembangunan ruas Jalan Mataraman – Sei Ulin di Kab. Banjar. Ruas jalan sepanjang 15,3 km ini merupakan jalan non status dan berada pada jalur logistik utama penghubung lintas dari dan ke arah Kab. Tanjung dan Prov. Kalimantan Timur. Sampai dengan TA. 2021 masih ada kebutuhan penuntasan penanganan sepanjang 1,1 km dengan kebutuhan alokasi dana Rp 14 Miliar.

Peninjauan kemudian dilanjutkan pada rencana duplikasi Jembatan Sungai Paringin di Kab. Balangan. Pada TA. 2021 jembatan dengan panjang 83 m ini telah mengalami perbaikan karena adanya keretakan struktur lantai jembatan. Mempertimbangkan usia jembatan yang telah mencapai 30 tahun, diusulkan adanya duplikasi jembatan untuk meningkatkan kapasitas jembatan. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 26,65 Miliar untuk pekerjaan duplikasi ini.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asep Arofah Permana yang didampingi oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga, Akhmad Cahyadi dan Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Syauqi Kamal, menyatakan bahwa duplikasi Jembatan Paringin merupakan permintaan dari Bupati Balangan dan Pemkab Balangan juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan jembatan tersebut secara bertahap. Nantinya jembatan eksisting masih akan digunakan, namun perlu tetap diperhatikan agar kendaraan berat tidak melintasi jembatan secara bersamaan.

Kunker kemudian dilanjutkan dengan peninjauan rencana pembangunan jalan menambah jalur ruas Jalan Nasional Dahai – Mabuun. Dengan adanya penambahan jalur, akan meningkatkan aksesibilitas dari Kab. Tabalong menuju Bandara Warokin dan juga memperlancar arus logistik. Sampai TA. 2021 telah ditangani sepanjang 0,7 km, sehingga masih menyisakan 5,7 km yang belum dilebarkan. Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 122,77 Miliar untuk menuntaskan pekerjaan ini.

“Untuk rencana lanjutan pelebaran Jalan Mabuun – Bandara Warokin, desain sudah ada dari Kab. Tabalong, untuk lahan juga sudah bebas sampai dengan Bandara Warokin. Untuk kedepannya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan mendukung pelebaran Jalan Mabuun – Bandara Warokin dan usulan ini dikirimkan ke Pusat untuk segera diprogramkan,” jelas Syauqi.

Pada hari kedua Kunker Reses Komisi V DPR RI, Selasa (19/04) dilaksanakan pertemuan antara Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR dan perwakilan Kelompok Penerima Program P3-TGAI Kab. Balangan, Kab. Lesung Utara, dan Kab. Banjar.  Kegiatan P3-TGAI TA. 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan di 9 Kabupaten yang tersebar di 65 lokasi.  Kunker reses Komisi V DPR RI ditutup pada hari Rabu (20/4) dengan peninjauan Jalan Banjarbaru – Batulicin sepanjang 150 km yang saat ini merupakan Jalan Non Status.

Komisi V DPR RI berharap semua usulan program dari Kabupaten/Kota yang dikunjungi bisa diserap oleh Komisi V DPR RI dalam rangka pembahasan pendahuluan APBN Tahun 2023. “Sebagian besar usulan sudah disampaikan ke Menteri Perhubungan maupun Menteri PUPR agar ditindaklanjuti secara kompleks,” tutup H. Syaifullah Tamliha.

Dalam kegiatan kunker reses Komisi V DPR RI tersebut, turut hadir mendampingi rombongan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin, Fikri Abdurrachman, Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Dardjat Widjunarso, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan, Husnan Tajrie. (HAL/Mar)