Tol Semarang-Demak untuk Mengatasi Banjir Rob dan Genangan Air di Kota Semarang

Jawa Tengah – Pembangunan Tol Semarang-Demak bermanfaat untuk mengurangi dampak banjir rob yang sering terjadi kota Semarang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BPJT Triono Junoasmono pada saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Tol Semarang-Demak Seksi 2, Jawa Tengah pada Kamis, 27 Januari 2022. 

Triono mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak terdiri dari 2 seksi yakni Seksi 1 Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 km dengan sumber pendanaan dari Pemerintah (Loan Cina) sebesar Rp10,9 T dan baru terkontrak 24 Januari 2022. Seksi 2 Sayung- Demak sepanjang 16,31 km dari BUJT dengan biaya sebesar Rp4,3 T dan progres fisik 70%. 

“Seksi 1 sepanjang 10,64 km baru terkontrak dengan ditargetkan selesai konstruksi akhir tahun 2024 dan akan beroperasi pada awal tahun 2025. Seksi 2 memiliki progres fisik 70% dengan ditargetkan selesai akhir tahun 2022 dan beroperasi pada awal tahun 2023. Masalah utama Seksi 1 adalah masalah lahan karena sebelumnya ada tanah sekarang jadi laut atau tanah musnah,” kata Triono.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – D.I.Yogyakarta Wida mengatakan, permasalahan pada Seksi 1 yaitu ada tanah bersertifikat milik warga yang sudah tertutup oleh air laut sehingga menyulitkan proses pembayaran ke warga yang bersangkutan.

“Di Seksi 1 terdapat 5 kepemilikan sertifikat tanah, namun tertutup oleh air laut. Tanah tersebut tidak bisa dibayarkan seluruhnya karena tidak dimungkinkan untuk pengukuran.” ucapnya.

Bupati Demak, Esti'anah menjelaskan, tanah musnah terjadi karena penurunan air tanah dan peningkatan air laut.

“Permasalahan tanah musnah di Kab. Demak terjadi karena penurunan air tanah dan peningkatan air laut. Harapan kami agar masyarakat mendapatkan ganti untung yang semestinya,” jelasnya.

Kabid Pengadaan Tanah Kanwil Jateng, Diah mengatakan penetapan tanah musnah di kota Semarang dan kab. Demak dalam tahap investarisasi, identifikasi, dan pengkajian.

“Khusus untuk penanganan tata cara penetapan tanah musnah untuk kota Semarang dan kab. Demak sudah dilaksanakan dalam tahap investarisasi, identifikasi, dan pengkajian. Tim terdiri dari BPN dan instansi teknis terkait seperti pengairan, pertanian dan lainnya. Kami diberi waktu 90 hari namun terkendala karena belum tahu besaran pembayarannya berapa persen sehingga menunggu Perpres. Kami berharap kepada instansi dan stakeholder terkait agar mendorong Perpres segera diterbitkan,” kata Diah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae berharap kepada stakeholder yang terkait permasalahan lahan segera diselesaikan dan stakeholder terkait dengan pengurusan Perpres Tanah Musnah segera diterbitkan.

“Kita berharap semua yang terkait terutama tim yang dibentuk mengenai permasalahan lahan agar diselesaikan. Begitu juga dengan konstruksi jalan agar dijaga mutunya, dijaga pelaksanaannya, tidak boleh ada kelemahan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kita juga berharap agar stakeholder yang terkait dengan pengurusan Perpres Tanah Musnah segera keluar sehingga tidak menghambat pelaksanaan jalan tol itu sendiri,” terang Ridwan Bae.

Turut hadir dalam kunker kali ini dari Kementerian PUPR, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Muhammad Adek Rizaldi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Cakra Nagara, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Mochammad Mulya Permana, dan Plt Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Yanuar Munlait. (HAL/Hbi)

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat