Pembangunan ini adalah hak rakyat, punyanya rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tidak ada satupun yang bisa katakan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemerintah Soekarno, Soeharto, Megawati bahkan Partai sekalipun yang menyatakan ini adalah hasilnya. Sebagai penyelenggara Negara pembangunan ini adalah kewajibannya untuk menyediakan bagi kemaslahatan rakyat. Jadi kalau ada anggota DPR bilang dirinya berjuang untuk pembangunan daerahnya, kurang pas. Karena ini adalah hak rakyat, dan sebagai anggota DPR dirinya wajib untuk mensejahterakan rakyatnya.

Demikian penegasan Taufik Kiemas, saat meresmikan sejumlah proyek air bersih dan jembatan senilai total Rp 186 miliar di Manado-Sulawesi Utara (26/07). Dalam kunjungannya selama dua hari (26-27/07) kali ini Taufik didampingi oleh Menteri Kimpraswil Soenarno, Menteri PPKTI Manuel Kaisiepo, Sekretaris Duta Besar Jepang Yori dan Anggota DPR-RI seperti Sabam Sirait, Tjahjo Kumolo, dan Karimun Usman.

Proyek yang diresmikan tersebut yaitu Proyek Air Bersih Ibukota Kecamatan (IKK) bantuan hibah Jepang melalui JICA senilai Î Rp 175 miliar yang terbagi dalam 3 phase pembangunan dan Pembangunan Jembatan Ranoyapo dan Ranowangko di Kota Amurang senilai Î Rp 12 miliar yang bersumber dari dana APBN.

Proyek penyediaan sarana air bersih IKK dilakukan di 4 Propinsi pada 13 Kabupaten. Daerah yang mendapat bantuan tersebar di 5 lokasi Sulut, 7 lokasi di Sulsel, 4 lokasi di Sulteng dan 2 lokasi di Sultra. Rencananya melalui program yang bekerjasama dengan PDAM Daerah ini, diharapkan akan dapat melayani140.000 jiwa dengan kapasitas total 197 liter/detik. Sedangkan Pembangunan Jembatan Ranoyapo dan Ranowangko, merupakan jembatan yang dibangun kembali akibat terkena bencana banjir tahun 2000 lalu.

Taufik mengharapkan agar pembangunan yang dilakukan ini dapat dirawat dan dipelihara oleh masyarakat. Pembangunan ini harus dirasakan sebagai milik rakyat dan harus dipelihara. Karena Pemerintah tidak akan mungkin memeliharanya selama 24 jam, tetapi rakyat pengguna prasarana, ujarnya disambut tepuk tangan riuh penduduk lokasi tempat acara berlangsung di Kecamatan Wori-Kabupaten Minahasa yang juga turut serta melihat peresmian proyek tersebut.

Baginya, pembangunan tidak akan berhasil dan berguna bila tidak didukung dengan peran serta masyarakat secara langsung. Sehingga dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan tidak sia-sia. Bahkan sayamohon dan mengucapkan terima kasih apabila Pemerintah Jepang dapat memberikan bantuannya kembali lebih banyak lagi, tuturnya.

Hal senada juga ditegaskan olehMenteri Kimpraswil Soenarno dalam sambutannya. Berkah bagi masyarakat Indonesia dari pemerintah Jepang ini hendaknya dipergunakan dan dipelihara dengan baik.Air sebagai kebutuhan mendasar manusia menjadi prioritas pembangunan dan air itu adalah hak. Saya berharap phase selanjutnya dapat dilakukan di kawasan timur lainnya seperti di NTT, kata Soenarno. Untuk itu instalasi terbangun ini hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya.

Penegasan sama juga dikatakan Soenarno terhadap jembatan Ranoyapo dan Ranowangko. Jembatan yang sagat strategis ini di Lintas Sulawesi jangan sampai hancur kembali oleh banjir akibat kesalahan yang sama. Banjir yang dulu terjadi akibat adanya penyempitan di daerah hulu. Untuk itu saya mohon kepada warga yang tinggal di bantaran sungai untuk memperhatikan daerah sepadan agar tidak merugikan di esok hari, tuturnya mengingatkan.

Penanganan DaerahPerbatasan

Menyangkut masalah daerah perbatasan, Taufik meminta agar dapat dikelola secara sinergis antar Departemen. Karena mempertahankan daerah perbatasan itu sangat penting. Tugas Pemerintah ini adalah mempertahankan NKRI, pluralisme yang ada, kemajemukan dan kebhinekaan. Kita tidak bisa bicara eka lagi tetapi kemajemukan itu adalah modal kita dan ini harus diterangkan tiap hari, jelasnya sambil menyampaikan permohonan maaf Ibu Presiden yang belum bisa hadir melihat daerah perbatasan karena kondisi kesehatannya.

Sementara Soenarno menyatakan agar pembangunan yang dilakukan khususnya di daerah perbatasan diubah polanya. Melihat daerah perbatasan sekarang adalah sebagai beranca depan Indonesia untuk itu harus diatur tata ruangnya, ungkanya mencontohkan Kabupaten Sagihe Talaud yang merupakan salah satu lokasi perbatasan di Indonesia. Pentingnya tata ruang daerah perbatasan ini, mengingat daerah ini sebagai pintu masuk ke NKRI. Sekarang kami sedang menyiapkan Keppres yang mengatur tentang daerah perbatasan dan saat ini draftnya sedang diusulkan ke Presiden, timpal Manuel Kaisiepo-Menteri PPKTI. Saat ini ada 7 Propinsi di 22 Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Menurutnya, cerminan Indonesia ada di lokasi perbatasan tersebut. Untuk itu harus diatur dengan baik pengelolaannya termasuk penyediaan prasarananya, jelas Manuel.