Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno mengakui reformasi bidang permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi reformasi kelembagaan dan sektor sampai saat ini belum selesai dengan tuntas.

Penegasan tersebut dikemukakannya Jum'at, 23/5, di Bandung dalam kesempatan membuka Orientasi Wartawan Peliput Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diikuti oleh 35 wartawan media cetak dan elektronik.

Disebutkannnya dalam reformasi kelembagaan sebagai merger institusi Departemen Kimbangwil, Menteri Negara PU untuk penyelesaiannya, memerlukan waktu. "Saat ini masih perlu penajaman tugas secara detail agar tidak terjadi tumpang tindih antar institusi di lingkungan Departemen Kimpraswil," ujarnya.

Menurut Menteri, masalah tugas pokok dan fungsi sudah selesai, tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditata lebih detail agar tidak terjadi kerancuan. Sementara reformasi yang belum terselesaikan adalah landasan atas perubahan kebijakan yang berupa undang-undang.

Dia menunjuk RUU Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-undang No. 11/1974 yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan DPR-RI. Undang-undang tersebut sudah berumur 37 tahun dan memang sudah harus disempurnakan. Demikian pula dengan Undang-undang tentang Jalan yang juga harus disempurnakan.

"Kami harus mereformasi kebijakan, sementara itu kegiatan pembangunan harus jalan terus. Ini memerlukan langkah-langkah, dan itu tidak mudah," jelasnya.

Menjawab pertanyaan mengenai dana-dana untuk pembuatan undang-undang, Menteri mengatakan bahwa setiap pembuatan undang-undang memerlukan dana, misalnya untuk kegiatan sosialisasi, untuk studi banding, dan itu semua dialokasikan dalam APBN. "Ini dapat dikontrol," tegasnya.Subsidi Tak Capai Target

Menjawab pertanyaan pers mengenai realisasi subsidi perumahan RS/RSS, Soenarno mengakui bahwa realisasi subsidi untuk tahun 2002 tidak mencapai target. Hal tersebut karena ada perubahan, semula melalui RDI, menjadi subsidi selisih bunga. Para bank pelaksana perlu waktu untuk melakukan perubahan soft ware-nya. Karena saat ini soft ware-nya telah selesai, diharapkan pada tahun2003 ini diharapkan target yang ditetapkan dapat dicapai.

Disebutkannya, untuk tahun 2003 ditargetkan subsidi dialokasikan sebesar Rp 265 milyar untuk 90.000 unit rumah. Apabila progresnya baik, akan ditambah lagi untuk 60 ribu unit, sehingga totalnya menjadi 150 ribu unit.

Mengenai pelayanan sambungan listrik 450 watt bagi RS/RSS, Menteri Kimpraswil mengatakan, pihaknya telah membicarakan hal tersebut dengan Menteri Pertambangan dan Energi. Keduanya sepakat, pemasangan 450 watt itu bagi PLN tak ada alasan untuk menolaknya. Menteri mengingatkan sebagai BUMN di samping aspek bisnis, juga mempunyai misi sosial.