Isue pembangunan nasional saat ini masih terjadi adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Kesenjangan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial yang pada akhirnya dikawatirkan dapat membahayakan keberadaan dan keutuhan kesatuan bansa Indonesia dimasa mendatang.

Gubernur Bali Dewa Beratha mengatakan hal tersebut Selasa, 6/5 di Denpasar Bali saat membuka pertemuan Konsultasi Regional Wilayah Timur I & IV Dep.Kimpraswil yang diikuti 350 peserta dari Instansi terkait tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota se-wilayah Bali,NTB,NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Menurutnya, fenomena ini akan cepat muncul pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang potensial untuk mendukung pembangunan. Sehingga akan semakin terpuruk dalam otonomi saerah saat ini. Hal ini akan semakin rentan lagi bagi wilayah Timur karena beberapa daerah berbatasan langsung di daraan dengan negara-negara tetangga  Ujar Dewa Baratha.

Disamping itu menurutnya, permasalahan lain yang dihadapi pada beberapa daerah di Timur Indonesia yakni membangun kembali kawasan-kawasan bekas konflik herizontal baik secara fisik maupun sosial kemasyarakatan secara menyeluruh.

Oleh karena iu kata Dewa Barathadiperlukan adanya sinergi antara pemerinah daerah maupun pusat yang disertai dengan terobosan-terobosan baru untuk mengentaskan permasalahan pembangunan di wilayah timur dengan lebih cepat.

Seperti kita ketahui bahwa otonomi daerah saat ini kewenangan pembangunan daerah ada pada tanggung jawab daerah itu sendiri. Oleh karena itu dituntut untuk secara arif dapat selalu menangkap dengan tepat semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi tersebut khususnya menyangkut soal kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia, disamping harus mengusahakan agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dapat tetap terpelihara dengan baik.

Isue Stategis

Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri Permukiman dan Prasara Wilayah dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Dirjen Tata Perkotaan dan Perdesaan Dep.Kimpraswil Ir.Budiman Arief mengatakan, bahwa prioritas program nasional dalam pengembangan Pembangunan KTI mel;iputi Bali,NTT,NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua mengingat letak geografis memiliki peran cukup strategis dalam pengembangan wilayah tersebut sebagai pintu gerbang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste dan Papua New Guinea.

Menurutnya,potensi ekonomi dan sumber daya alam wilayah tersebut sangat besar mendapat dukungan pembangunan prasarana agar dapat meningkatkan eksibilitas wilayah, sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dan terciptanya efek tetes (trickjle down effect) secara nyata dapat menggerakkan ekonomi lokal.

Dalam percepatan pengembangan wilayah kata Menkimpraswil, perlu dibangunsarana dan prasarana jalan disepenjang perbatasan negara Papua dan NTT yang dapat memiliki fungsi penting sebagai penghubung daratantar negara dan fungsi keamanan.

Dikatakan pula bahwa wilayah ini masih terdapat daerah yang belum berkembang atau terisolir, untuk itu pemerintah pusat akan membangun jaringan jalan dan penataan prasarana di pulau-pulau seperti di NTB,NTT Maluku, Maluku Utara dan Papua serta akan dibangun jalan lingkar di Pulau-pulau kecil tersebut.