Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, selaku tuan rumah, dalam acara pembukaan pada hari Kamis (21/08/03) di Gedung Sate menyatakan bahwa lokakarya ini sangat penting mengingat pelaksanaan otonomi daerah menuntut peran serta inisiatif yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Sedangkan sektor perumahan dan permukiman demikian penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan penguatan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Saya menilai pelaksanaan lokakarya nasional ini sebagai sebuah upaya untuk memperkuat tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman , katanya. Amanat UU No. 28/2002 itu sebenarnya sungguh berat. Dalam hal ini keberadaan BIC dapat membantu, termasuk proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, ujar Gubernur lebih lanjut.
Dengan dukungan sistem informasi dan jaringan yang baik di antara seluruh stakeholder serta kepakaran yang memadai dari penanggung jawab lembaga BIC, lanjut Danny, pembangunan perumahan dan permukiman diharapkan dapat berkembang secara bertahap menuju pelaksanaan yang efektif dan efisien. Diharapkan BIC, dapat berperan sebagai pusat layanan informasi dan pembinaan teknis di bidang perumahan dan permukiman, termsuk bangunan gedung yang berbasis kepada inovasi dan pendayagunaan potensi dan keunggulan lokal.
Sementara itu, Dirjen Perkim Aca Sugandhy dalam sambutannya menekankan perlunya akses informasi yang memadai untuk membantu upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Pada sisi yang lain informasi dan pembinaan teknis juga perlu diberikan kepada seluruh pelaku terkait dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung. Lebih jauh, untuk menunjang percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman layak dan berkelanjutan.
Acara yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari ini dihadiri oleh Kepala BIC daerah dari setiap propinsi, Pimbagro Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Propinsi, Pembina Teknis BIC di daerah dari unsur Dinas Teknis Bidang Perumahan, Permukiman, dan Bangunan Gedung Propinsi, unsur mitra kerja sama dalam pengembangan usaha, unsur Pembina Teknis BIC di tingkat pusat, dan para nara sumber serta lembaga pemerhati lainnya. Kegiatan yang dilakukan terutama bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi, pemantapan program kerja, pemantapan revitalisasi, dan merancang upaya mobilisasi sumber daya daerah.
Di akhir acara lokakarya ini dihasilkan kesepakatan di antara peserta berupa langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan lembaga BIC di daerah. Nantinya diharapkan BIC akan berfungsi sebagai unit pembinaan teknis bangunan gedung yang berbasis pada kemampuan dan kebutuhan lokal dan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui dukungan penyiapan NSPM, pemberian bantuan teknis, pelatihan, dan pengembangan jejaring nasional.
Indonesia
