Saat ini para akademisi mempunyai peran yang penting dan sangat strategis dalam pembanguan. Masukan yang diberikan dapat membantu Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang akan digunakan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kita memerlukan analisis yang tajam dan komprehensif dalam setiap keputusan yang akan diambil, dan itu bisa didapat dari para cendikiawan akademisi, ujar Menteri Kimpraswil Soenarno dalam sambutannya pada acara penandatanganan MoU antara Depkimpraswil dengan Universitas Brawijaya, di Malang (22/07).

Menurutnya, masukan dari universitas dianggap cukup realistis. Biasanya saran yang diberikan oleh universitas adalah hasil kajian mendalam dari berbagai aspek mulai dari teknis hingga sosial dan ekonomi. Selain itu, kalangan akademisi dianggap independen dan memang ahli dibidangnya.

Namun disayangkan, apa yang terjadi sekarang ini banyak kalangan cendikiawan tidak mempunyai andil seperti yang diharapkan. Alasan tidak andil pun tidak jelas. Contohnya, kata Soenarno, hingga kini satu-satunya universitas yang memiliki Fakultas Pengairan adalah Universitas Brawijaya. Tetapi sayangnya Unbraw tidak begitu kelihatan andilnya bagi pemanfaatan sumber daya air seperti bagi Kali Brantas, katanya.

Bahkan, Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengambil langkah dengan menugaskan dirinya untuk melakukan observasi langsung ke lapangan mengenai terancamnya yang menimpa 40 sumber air yang berasal dari Kali Brantas. Dimana, 20 dinataranya sekarang kering dan tidak dapat difungsikan. Penegasan ini disampaikan Megawati, berdasarkan laporan dari Walikota Batu dan Gubernur Jatim saat menghadap Presiden beberapa waktu lalu. Malah Presiden minta saya untuk mengidentifikasikan lokasinya mulai dari nama desa, tempat sumber air, kelurahannya hingga nama kepala desanya, ungkap Soenarno mengutip arahan Megawati.

Begitu besarnya perhatian Presiden terhadap DAS Brantas ini termasuk masalah lingkungan sekitar DAS. Presiden minta agar dari observasi dini ini dapat meminimalisir kondisi kawasan aliran sungai vital di Jatim ini, tuturnya. Oleh karenanya, pihak Universitas mempunyai andil untuk turut serta melakukan observasi dan konservasi lingkungan atau rekayasa teknologi guna keberlanjutan DAS. Karena air merupakan kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Monitoring terhadap DAS ini harus dilakukan terus menerus dan dievaluasi secara bersama antara Perguruan Tinggi dan Instansi terkait, papar Soenarno.

Menyangkut keberadaan PT Jasa Tirta yang selama ini diberikan wewenang untuk mengelola DAS Brantas tetapi sejumlah masalah di kawasan aliran sungai tetap ada. Untuk itu, menurutnya bila masyarakat ingin kinerja Jasa Tirta dievaluasi lagi hal itu diperbolehkan saja. Karena dirasakan upaya yang dilakukannya untuk melestarikan aliran sungai sangat terbatas, katanya.

Penanganan Jalues

Dalam sambutannya, Soenarno juga menyinggung masalah pembangunan Jalur Lintas Selatan (Jaleus). Baginya, pembangunan jalur ini dimungkinkan saja tetapi harus sesuai dengan kajian yang mendalam dari berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi hingga tata ruangnya. Disinilah, pihak akademisi punya andil untuk memberikan masukan tetapi bukan hanya aspek teknis tetapi juga masalah lainnya, tuturnya.

Bahkan, Menteri Perekonomian Dorojatun Koentjorojakti mengistilahkan Jawa Timur masa datang bisa seperti layaknya California. Untuk itu, konsekuensinya adalah penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai pengikat.