Dari Lokakarya Perkim di Pakanbaru (I) :
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno mengatakan bahwa pelaksanaan UU No:28 tahun 20002 tentang Bangunan Gedung akan berlaku secara efektif Desember 2003 mendatang. Saat ini Peraturan Pemerintah yang menyertai UU tersebut dalam tahap penyelesaian.
Mengingat dalam UU tersebut diamanatkan perlunya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa" Ujar Soenarno, ketika menjadi pembicara kunci Acara Seminar Pengembangan Perumahan dan Permukiman Ber-Arsitektur Melayu, Jumat, (27/6) di Pakanbaru.
Seminar yang akan berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri oleh juga Gubernur D.I.Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, Gubernur Riau Saleh Djasit,Dirjen Perumahan dan Permukiman Aca Sugandhi serta diikuti sekitar 150 peserta baik dari Bapeda,Dinas Kimpraswil se-Sumatera Bagian Utara, Perguruan Tinggi dan Lembaga Adat.
Lebih lanjut Menteri mengatakan, permasalahan perumahan dan permukiman sangat kompleks, tidak hanya dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih luas lagi sebagai permasalahan yang berkaitaan dengan dimensi kehidupan bermayarakat.
Aspek kehidupan masyarakat tersebut kata Soenanro seperti aspek sosial , dan budaya ekonomi, ekologi, teknologi, maupun politik . Dengan kompleksitas permasalahan perumahan dan permukiman ini maka tidaklah mungkin semuanya dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu maka pemerintah menetapkan kebijakan nasional bidang perumahan dan permukiman atas tiga struktur pokok. Pertama, melembagakan sistim penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan sebagai pelaku utama. Sedang kedua, mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapiran masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar masnusia, serta ketigamewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.(jons)
Indonesia
