Hari ini pemerintah melalui paramenterinya menggelar program beras untuk keluarga miskin (Raskin)yang tersebar di empat wilayah di Jakarta secara bersamaan. Program ini merupakan bagian yangdirencanakan pemerintah untuk tahun 2003. Total dana khusus subsidi Energi BBM senilai Rp 4,4 triliun. Rp 500 Miliar diantaranya untuk Program Raskin, yang diperuntukan untuk 9,2 juta KK miskin untuk membeli beras dengan harga Rp 1000/kg sebanyak 20 kg per bulan selama satu tahun. Selain program raskin, pemerintah juga menyalurkan bantuan dibidang kesehatan gratis yang disalurkan melalui Puskemas setempat serta bea siswa bagi keluarga miskin, termasuk kepada mereka yang ada di panti-panti asuhan.

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno menyatakan hal tersebut saat Peluncuran pertama 2003 Program Raskin di Kelurahan Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/1). Pada kesempatan itu Menkimpraswil memberikan bantuan secara simbolis yang diterima olehsalah seorang warga dan disaksikan Kepala Bulog, Walikota Jaktim, Camat dan Lurah setempat serta Dirjen Tata Perkotaan/Tata Perdesaan dan Kapusdatin Depkimpraswil.

Soenarno mengungkapkan, program ini harus benar-benar sampai kepada sasarannya, yakni keluarga miskin di Indonesia yang jumlahnya sekitar 16 juta jiwa. Oleh sebab itu, guna menjaga agar tidak terjadi penyimpangan menteri minta kepada masyarakat agar ikut mengontral pelaksanaan program tersebut. "harus betul-betul dapat dikontrol oleh masyarakat. Jangan sampai salah distribusi. Yang tidak berhak dapat, sementara warga miskin tidak dapat," tegas Soenarno.Demikian pula, untuk program bea siswa. Camat Kramat Jati harus ikut memantaunya, tambahnya.

"Kita tidak ingin ada kebocoran. Maka harus ada kontrol bersama, agar program bantuan subsidi dapat diterima dengan baik oleh yang berhak menerima," ucap menteri. Untuk itu, warga diminta segera menghubungi Lurah/Camat bila butuh bantuan. Menteri berharap kualits beras yang disalurkan baik. Tapi yang pasti dirinya tidak mengetahui dari mana beras itu berasal.Ditanya, mengenai pengawasan, Menkipraswil menyatakan, bahwa pemerintah telah menunjuk BPKP dan dari Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap program yang telah dijalankan.

Istasma, warga RT6/2 mengaku, dirinya telah menerima bantuan Raskin sejak lima tahun lalu. Dia mengakui bahwa penerima jatah beras subsidi pemerintiah masih belum merata. Masih banyak warga miskin yang belum menerima bantuan dari program raskin. "Jumlah penerima bantuan ini bertambah jumlahnya. Sehingga bantuan itu harus ditambah," pinta Istasma. Namun Kepala Bulog, Widjanarko Puspoyo ketika dimintai konfirmasinya menyatakan, pihaknya selama tidak menerima adanya pengaduan dari masyarakat mengenai adanya warga yang merasa keberatan dengan membeli beras Rp 1.000per kg.