Diperkirakan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Sulawesi akan dibahas kembali dalam pertemuan rakernas pada pertengahan Juli mendatang. Rencana tersebut setelah melihat dari hasil pembahasan konsep materi teknis dan outline RPP yang dilakukan hari ini. Sebelumnya progress penyiapan materi teknis dan RPP tersebut telah dilaksanakan 22 Pebruari 2001 di Manado, melalui penandatangan MoU antara Dirjen Penataan Ruang Depkimpraswil dengan Sekjen Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) selaku wakil dari pemerintah propinsi se Sulawesi.Kemudian setelah itu diadakan pula pembahasan sekaligus dalam rangka sosialisasi yang berlangsung 7 kali pertemuan, terakhirdiadakan di Kendari akhir Desember 2002.

Hal itu diungkapkan Dirjen Penataan Ruang, Syarifuddin Akil sebelum rapat Pokja II - BKTRN berlangsung kemarin, Rabu (25/6) di Ruang Prambanan Depkimpraswil. Pokja yang membahas konsep materi teknis dan outline RPP tentang RTRW Pulau Sulawesi itu dihadiri oleh oleh Ketua BKPRS, Fadel Muhammad yang saat ini juga menjabat Gubernur Gorontalo.

Dirjen Penataan Ruang menyatakan, RTRW Pulau bisa diartikan sebagai instrumen operasionalisasi pola dan struktur wilayah nasional wilayah pulau atau kepulauan. Namun bisa juga merupakan wujud kesepakatan kerjasama pembangunan lintas propinsi dan sector dalam mewujudkan pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional di wilayah pulau. Dia berharap RTR itu dapat memacu strategi pengelolaan dan pengembangan wilayah pulau guna mewujudkan kesatuan visi, misi dan tujuan bersama berdasarkan semangat untuk mewujudkan integrasi wilayah. Namun tetap memiliki ruang lingkup yang mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan wilayah laut dan kepulauan.

Menurut Akil, RTRW Sulawesi bisa menjadi wadah untuk mensinkronkan pengembangan di lima wilayah Sulawesi sehingga menjadi suatu integrasi yang mampu meningkatkan daya saing. RTRW- nya sudah dipersiapkan, bahkan sudah mencapai tahap pembahasan dan kesepakatan. Dikatakan, dalam muatan RTRW itu juga telah dicantumkan beberapa kesepakatan yang diantaranya meliputi pola struktur, komoditi unggulan, kawasan yang akan dikembangkan termasuk juga pengembangan system jaringan transportasi serta kesepakatan pengembangan peran dan fungsi kota-kota di Sulawesi.

Sinkronisasipembangunan prasarana yang disiapkan dalam bentuk rencana peraturan pemerintah (RPP) sebagai program Ditjen Penataan Ruang dalam menyiapkan beberapa RPP untuk beberapa pulau.Seperti Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. "Materi bahasan kali ini adalah mencapai kesepakatan materi dengan menghadirkan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan Regional Pulau Sulawesi (BKPRS) yakni Gubernur Gorontalo. Beliau nanti akan memaparkan pandangannya khususnyadalam rangka pengembangan ekonomi Sulawesi dalam meningkatan daya saing," kata Akil.

Dirinya berharap, hasil dari pembahasan rapat Pokja II - Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) ini bisa diajukan dalam rakernas yang direncanakan pertengahan Juli 2003 mendatang. "Hasil bahasan hari ini bila disepakati akan ditindaklanjuti. "Inilah program kita dalam mendukung program lintas wilayah dan lintas sector," tegas Akil.

Selanjutnya, kata dirjen tata ruang Pulau Sulawesi sebagai landasan koordinasi lintas sektoral lintas wilayah sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22/1999pada beberapa pasalnya tentang peluang dalam kerjasama lintas propinsi, yangsudah menjadi kewenangan pusat untuk memfasilitasinya. Termasuk penyelesaian-penyelesaian masalah yang ada di dalamnya. Ditambahkan pula, tata ruang pulau bisa dihasilkan pada skala peta 1:5000, dibanding dengan peta propinsi yang hanya 1:50.000 sampai100.000.

Pada kesempatan yang sama Ketua BKRS, Fadel Muhammad menyatakan, dirinya sangat berharap masalah RTRW Sulawesi segera selesai. Karenamasalah ini merupakan scenario tata ruang di Sulawesi, yang diharapkan bisa untuk mempercepat kemajuan khusunya di Sulawesi. Sehingga nantinya orang tidak hanya tahu Pulau Bali saja yang mengalami kemajuan wilayahnya. Diakuinya, memang Sulawesi PDRB di bawah Jawa. Tetapi tidak jauh perbedaannya. Kalimantan hebat, tapi itu hanya di Kaltim saja.

Menurutnya, konsep tata ruang sangat penting, untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di Pulau Sulawesi. Karena ada contoh dimana pengusaha asal negeri ini yang menanamkan modalnya di Vietnam, hanya karena tidak ada kejelasan mengenai tata ruang wilayah. Dikatakan, setelah dirinya ditunjuk menjadi ketua BKRS, pertama yang akan dilakukan adalah membuat rencana program jangka pendek. Hal ini dimaksudkan untuk mempereratkerjasama antara para gubernur se Sulawesi yang sudah berjalan selama ini."Mereka yang minta saya jadi ketua ini. Oleh karena itu saya akan mengusulkan 3 program utama yang akan kami laksanakan.

Pertama, membangun tata ruang Sulawesi dalam kerangka dasar untuk membuat sarana program yang ada. Sehingga bisa diketahui apa saja potensi yang bisa dikembangkan pada wilayah masing-masing. Kedua, menggali komoditi unggulan pada setiap propinsi. Pasalnya kami berlima (para gubernur) berpendapat bahwa kami harus menggiring pembangunan ke depan dengan melihat komoditi apa yang dimilikinya. "Pada akhirnyakami sepakat harus sinergi dan aliansi. Sebab tanapa itu sulit untuk berkembang ke depan," tegas Fadel, selaku mewakili para Gubenur se Sulawesi.Ketiga, pihaknya akan membangun Sulawesi in Cooperated, yang menghasilkan pemikiran baru di bidang kerjasama antara sesama Pulau di Sulawesi. Dengan demikian kami ingin melihat kerangka ke depan adalah secara keseluruhan.