Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan kinerjanya guna meraih predikat/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa langkah yang dipandang Komisi V DPR RI perlu segera dilakukan Kementerian PU adalah meningkatkan koordinasi dan asistensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta peningkatakan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lapangan, khususnya mereka yang mengurusi bidang administrasi maupun keuangan.

Demikian salah satu hal yang mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Jakarta, tadi malam (7/12). Hadir dalam rapat tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto yang didampingi seluruh jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PU.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota Komisi V DPR RI menyatakan apresiasi terhadap status Kementerian PU saat ini yang sudah mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah tahun-tahun sebelumnya berstatus disclaimer. Namun, mereka menilai Kementerian PU harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan predikat WTP. Untuk itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus diperkuat.

Sistem pengendalian harus diperkuat, sehingga meminimalisir adanya temuan. Segala permasalahan yang ada harus dicari solusinya, sebab bukan tidak mungkin status PU yang sudah WDP bisa turun lagi, kata anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido.

Nilai temuan memang relatif kecil dibanding dengan total anggaran. Tetapi, kalau yang bisa dicapai adalah WTP, maka ini menunjukkan ada tertib administrasi dan tertib pelaksanaan. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa semua instrumen dan sistem berjalan secara benar, pengawasan berfungsi maksimal, serta menggambarkan disiplin dan efektivitas kerja sangat baik, tambah anggota Komisi V DPR RI Malkan Amin.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI yang lain, Ali Wongso, meminta kepada Menteri PU agar serius menindaklanjuti setiap temuan yang ada, meskipun nilainya kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang diterima Kementerian PU. Jangan sampai ada temuan yang sama di tahun-tahun berikutnya dan harus ada upaya mengantisipasi jangan sampai terjadi temuan lainnya. Saya mendorong Pak Menteri untuk fokus dan serius dalam menindaklanjuti hal tersebut. Untuk temuan, saya juga berharap adanya kelebihan pembayaran dan salah bayar bisa mendapat perhatian khusus, pintanya.

Khusus mengenai penyerapan anggaran Kementerian PU yang saat ini mencapai 74 persen, mayoritas anggota Komisi V DPR RI menyatakan kepuasannya. Penyerapan PU cukup baik jika dibandingkan dengan mitra kerja Komisi V yang lain. Tetapi, karena infrastruktur ini sangat diharapkan oleh masyarakat, kami berharap penyerapannya bisa di atas 90 persen, kata anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda. Mengenai kondisi penyerapan, kami merasa puas. Artinya, mereka yang diserahi tugas penyerapan telah bekerja dengan baik, timpal Malkan Amin.

Sementara itu, dalam paparannya, Menteri PU Djoko Kirmanto menyampaikan bahwa Kementerian PU pada tahun 2011 ini telah menindaklanjuti 8 temuan BPK yang terkait dengan temuan Sistem Pengendalian Intern serta 5 temuan yang terkait dengan temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, Djoko juga menyampaikan rasa apresiasi atas komitmen serta dukungan Komisi V DPR RI agar Kementerian PU meraih predikat WTP. Kami juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan Komisi V terhadap penyerapan Kementerian PU yang dinilai cukup baik, katanya. Djoko juga menambahkan bahwa dirinya optimis penyerapan Kementerian PU tahun ini bisa mencapai paling tidakß 90 persen. Sebab, saat ini pekerjaan yang tersisa adalah pengaspalan. Jenis pekerjaan ini memerlukan waktu yang tidak lama dan justru pengaspalan inilah yang memiliki nilai penyerapan tinggi, ujarnya. (ifn)