Kerjasama Pemerintah, Pengembang dan Masyarakat Adalah Kunci Sukses Pembangunan Perumahan

Salah satu kunci suksesnya pembangunan perumahan di Indonesia adalah kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang serta masyarakat itu sendiri. Pemda yang mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya bisa berpartisipasi untuk menyediakan lahan perumahan masyarakatnya.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin, saat ditemui setelah dirinya bersama pejabat lainnya dilantik oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (5/5). Pelantikan pimpinan Tinggi Madya yakni Eselon I.a dan I.b tersebut dilakukan dengan cara seleksi terbuka dan sesuai dengan  Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 42/M Tahun 2015.

“Pemerintah tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah perumahan sendiri dan hanya mengandalkan dana APBN dan APBD saja. Pengembang juga harus punya peran untuk ikut membantu membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau dan masyarakat secara swadaya juga bisa membangun rumah yang layak huni,” harapnya.

Menurut pria asal Makassar tersebut, Ditjen Penyediaan Perumahan akan berupaya agar semua hasil program pembangunan perumahan yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian. Jadi ke depan dirinya berharap di lapangan tidak lagi ditemui bangunan perumahan pemerintah seperti rumah tapak maupun rumah susun dibiarkan kosong dan tidak berpenghuni.

Terkait data backlog (kekurangan kebutuhan) rumah di Indonesia, Syarif menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih berpegang pada data dari BPS yang menyatakan jumlah backlog sebesar 13,6 juta. Untuk menangani masalah tersebut Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan beberapa waktu lalu telah mencanangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah yang dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran, Provinsi Jawa Tengah.

“Program pembangunan rumah bagi masyarakat akan terus dilanjutkan di seluruh Indonesia. Jika per tahun terbangun sekitar satu juta rumah maka dalam kurun waktu lima tahun setidaknya angka backlog akan berkurang sekitar lima juta. Tentu masih ada kekurangan backlog yang harus diselesaikan,” terangnya.

Sebagai informasi, Syarif dilahirkan di Makasar tanggal 9 Januari 1960 dan memiliki seorang isteri yakni Riana Dewi Nugrahani dan telah dikaruniai dua orang anak. Sebelunya dirinya menjabat sebagai Plt Dirjen Penyediaan Perumahan serta pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perumahan Rakyat Bidang Iptek dan Industri pada tahun 2013. Ditjen Penyediaan Perumahan yang dipimpinnya pada tahun 2015 ini akan mengelola dana APBN sekitar Rp 7,76 Triliun yang digunakan untuk mendorong program pembangunan perumahan di Indonesia.

Syarif Burhanuddin mengungkapkan, pelantikan dirinya sebagai Dirjen Penyediaan Perumahan merupakan sebuah amanah dari negara yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Pasalnya tanggung jawab instansi yang dipimpinnya sangatlah besar yakni bagaimana membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki serta menghuni rumah yang layak huni.

“Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Sebab, hingga saat ini di Indonesia masih banyak rumah tidak layak huni serta masyarakat yang belum memiliki rumah. Dua hal itu yang menjadi salah satu fokus pekerjaan pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakatnya,” ujarnya saat ditemui usai pelantikan. (RMP-NR)

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat