Kementerian PU Dukung Kebijakan Pemotongan Anggaran

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah untuk memotong anggaran Kementerian/Lembaga terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, pemotonggan anggaran Kementerian PU sebesar Rp6,15 miliar.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR-RI di Jakarta pada Selasa (28/5), Djoko Kirmanto menjelaskan pemotongan anggaran akan diperoleh antara lain dari sisa lelang dan optimasi belaja non-operasional senilai Rp3,21 triliun, dana blokir yang tidak digunakan (Rp85,59 miliar) dan penyesuaian nilai kontrak tahun jamak (Rp371,78 miliar).

“Total anggaran yang dapat dipotong tanpa risiko adalah senilai Rp3,67 triliun,” ucapnya.

Lebih lanjut Menteri PU mengungkapkan, apabila target pemotongan sebesar Rp6,15 triliun harus dilakukan pada saat ini, maka pemotongan anggaran sebesar Rp2,48 triliun memiliki risiko pada pengurangan capaian sasaran prioritas nasional.

“Jika hal tersebut dilakukan, diharapkan agar pembulatan target capaian sasaran prioritas nasional tahun 2013 yang berkurang tersebut dapat terpenuhi pada tahun anggaran 2014,” tambahnya.

Pemotongan anggaran yang berisiko pada Direktorat Jenderal Bina Marga diantaranya berkurangnya pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 360 meter, berkurangnya rekonstruksi jalan sepanjang 20,09 Km, berkurangnya pembangunan jembatan baru sepanjang 360 meter dan berkurangnya pelebaran jalan sepanjang 107,73 Km.

Sementara pada Ditjen SDA, pemotongan akan berdampak pada pengurangan target irigasi yang dibangun, rehabilitasi jaringan reklamasi rawa, rehabilitasi jaringan tata air tambak, rehabilitasi pengendali banjir dan pembangunan prasarana penyediaan air baku.

Djoko Kirmanto juga menerangkan pemotongan berisiko juga berdampak pada target program Ditjen Cipta Karya. Dampak tersebut diantaranya berkurangnya infrastruktur kawasan permukiman perkotaan pada enam kawasan, berkurangnya infrastruktur drainase perkotaan pada satu kabupaten, berkurangnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 26 kawasan.

“Target SPAM juga berkurang untuk perdesaan sebanyak 63 desa dan kawasan khusus berkurang pada tujuh kawasan,” sambungnya. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik

290513

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat