Pengelolaan air yang dilakukan dengan tidak bijakasana, akhirnya akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap kehidupan manusia. Yaitu bencana kekeringan dan banjir yang datang silih berganti di berbagai wilayah Indonesia.Karenanya pengelolaan sumber daya air harus memberikan manfaat yang besar dan dapat dikendalikan secara berkelanjutan. Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan pembangunan bendungan atau waduk.Hal ini mengemuka dalam acara dialog "Keberlanjutan Keandalan Keamanan Bendungan"yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia (HAS) Ke-XI (5/3).

Pada dialog tersebut juga dipaparkan bahwa semenjak awal abad ke-20 lalu, Indonesia telah melaksanakan pembangunan bendungan di berbagai daerah. Sampai saat ini diperkirakan jumlahnya telah mencapai sekitar 200 buah.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat saat ini, jumlah tersebut dirasakan masih kurang mencukupi. Pasalnya, kebutuhan air terus meningkat untuk keperluan berbagai sektor. Antara lain, dari sebelumnya untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga, sekarang terus bertambah dan merambah ke sektor industri dan pariwisata.

Dalam sambutannya Dirjen Sumber Daya Air, DR. Ir. Roestam Sjarief, MNRM menyatakan, ancaman terbesar eksistensi bendungan tersebut adalah faktor keamanannya. Sehingga bendungan atau waduk tersebut harus senantiasa dijaga dan dirawat secara seksama.

Upaya untuk memelihara keamanan bendungan harus mendapat perhatian yang terus menerus dan berkelanjutan. Seperti melakukan koordinasi antara institusi yang mengatur keamanan bendungan dengan pemilik yang bertanggung jawab.

Dengan demikian institusi tersebut mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengontrol pelaksana, pengelola dan pemilik bangunan bendungan agar mereka selalu melaksanakan operasi dan pemeliharaannya secara tertib dan layak teknis.

Upaya Keamanan Bendungan

Di berbagai belahan dunia banyak contoh dan pengalaman mengenai kegagalan bendungan atau waduk. Baik itu yang berukuran besar, sedang ataupun kecil yang mengakibatkan kehilangan jiwa maupun kerugian harta benda yang tidak ternilai.

Roestam Sjarief mencontohkan, di negeri China baru-baru ini terungkap adanya kegagalan bendungan yang terjadi di tahun 1975 lalu, yaitu Bendungan Simanthan dan Bangiao di Provinsi Hunan.

Akibat kejadian tersebut, dalam hitungan jamhanya dalam dua jam pertama, telah menelan korban yang mencapai 85 ribu orang. Kemuadian dua pekan selanjutnya menelan korban sekitar 300 ribu orang. Belum lagi kerugian ternak, asset ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan yang tidak dapat dinilai jumlahnya.

Melihat kejadian kegagalan bendungan tersebut, menguatkan komitmen pemerintah. "Pemerintah telah bertekad dan berkomitmen untuk menangani pembangunan bendungan dan perlindungan keselamatan bendungan secara berimbang," kata Dirjen Sumber Daya Air.

Oleh karenanya, pemerintah sejak tahun 1995 lalu melalui Dep. Pekerjaan Umum waktu itu sekarang telah berubah menjadi Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), telah melakukan upaya untuk keamanan bendungandi Indonesia. Yaitu melalui program " Dam Safety Project" dari Bank Dunia.

Kegiatannya antara lain, pemantapan institusi - baik yang melaksanakan pembangunan dan pengelolaan gedung maupun institusi yang mengatur dan mengawasi keamanan bendungan di Indonesia.

Pemasangan fasilitas pokok keamanan bendungan dan pekerjaan perbaikan untuk lebih dari 70 buah bendungan, salah satu diantaranya Bendungan Jatiluhur juga merupakan kegiatan lain dari program tersebut.

Disamping melakukan kegiatan pelatihan bagi pelaku dan pengelola pembangunan maupun yang mengatur pemerintah dalam bidang pengaturan keamanan bendungan.

Dalam dialog tersebut, Roestam Sjarief mengharapkan, agar timbul pendapat dan pemikiran untukdapat mengembangkan keandalan keamanan bendungan secara berkesinambungan yang dapat dilaksanakan pemerintah.