Pelaksanaan expert Meeting yang diadakan selama 2 hari (22-23/8) di Jakarta menghasilkan berupa kesepakatan tindakan-tindakan pokok guna mengatasi permasalahan dalam pengembangan infrastruktur negara-negara Asia Pasific. Hadir acara tersebut sekitar 140 partisipan ahli bidang infrastruktur dari 10 negara Asia Pasifik meliputi, Brunai Darussalam, Chili, Cina, Pilipina, Hongkong SAR, Indonesia, Korea, Peru dan Vietnam.

Demikian dikatakan Dr.Ir.Basoeki Hadimoeljono Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Dep.Kimpraswil, Sabtu (23/8) di Jakarta usai penutupan Expert Meeting .

Menurutnya, acara ini merupakan yang keempat kalinya dan sebagai langkah persiapan menuju 4th Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Infrastruktur Asia se Asia Pasifik Okotober mendatang di Denpasar Bali. Delegasi Indonesia pada acara tersebut diwakili oleh Dr.Ir. Hermanto Dardak Kapusbijak Dep.Kimpraswil, Ir.Suyono Dikun Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas.

Tema pokok pertemuan tersebut kata Basoeki yakni meningkatkan cara-cara pembiayaan infrastruktur bagi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari tema tersebut dirinci menjadi 5 sub tema, meliputi pertama peran investasi bidang infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi, kedua pengalaman pemerintah daam mendanai infrastruktur, ketiga peran pemerintah bersama partisipasi swasta, keempat privatisasi dan kelima manajemen aset dan teknologi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi antara lain soal infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan ekonomi pembangunan berkelanjutan negara-negara di Asia Pasifik yanag berdaya saing global di abad 21, kekurangan dana pemerintah menjadi hambatan pengembangan infrastruktur serta pelaksanaan Otonomi daerah yang memindahkan tanggung jawab pembangunan daerah kurang ditunjang pendaan dan sumberdaya manusia.

Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa konseptindakan penyelesaian masalah antara lain , promosi pengembangan insfrastruktur melalui kerjasama negara-negara Asia Pasific akan menjamin pembangunan berkelanjutan abad 21, mobilisasi sumber daya keuangan dari dalam maupun luar negeri di negara aspac untuk pengembangan infrastruktur serta kembangkan metode baru dalam pendanaan melalui BOT, BOO dan jont venture.