Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah memperkirakan paling tidak dibutuhkan dana sebesar Rp 2 Triliyun untuk penanggulangan bencana alam tahun ini. "Perkiraan ini adalah bila jenis kerusakan yang terjadi akibat bencana saat ini sama dengan tahun yang lalu," katanya saat mendampingi Wapres Hamzah Haz mengunjungi lokasi bencana alam di Jembatan Way Lay-Krui, Lampung Barat (07/01). Kunjungan Wapres didampingi pula oleh Meneg Koperasi dan UKM Ali Marwan Hanan dan Mensos Bachtiar Chamsah.

Untuk pemenuhan dana tersebut pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran khusus bagi penanggulangan bencana alam ke DPR. Karena bila sumber dana perbaikan tersebut harus dipenuhi dari APBN akan terasa berat. "Bila semuanya dari APBN dimana anggaran Depkimpraswil sebesar Rp 12,7 triliyun,dapat dipastikan sejumlah sasaran bisa tidak tercapai dengan tepat," tuturnya.

Perkiraan tersebut, akan dipergunakan untuk perbaikan prasarana yang rusak akibat bencana alam secara permanen. "Namun untuk besaran dana secara pasti saya belum bisa sampaikankarena musim hujan dan banjir masih belum berakhir," tegasnya.

Diperkirakan ada sekitar 55 daerah yang rawan longsor tahun ini.Sementara, bencana tahun lalu tercatat 47 kali bencana alam di 16 Propinsi. Untuk Pulau Sumatera, bencana diperkirakan akan terjadi di sepanjang bukit barisan. Sedangkan untuk Pulau Jawa, diperkirakan akan terjadi longsor di sekitar gunung kapur pantai utara dan selatan. Serta beberapa lokasi di Kalimantan dan Sulawesi.

"Bencana alam longsor tahun ini akan lebih menyebar di berbagai Propinsi Indonesia," ujarnya.Sebaran itu diakibatkan hutan sebagai daerah resapan air banyak yang telah gundul. Untuk itu, dirinya berharap agar usaha penebangan hutan jangan dilakukan lagi. "Karena dampak dari penebangan lebih besar dibandingkan dengan revenew yang diberikan dari hasil tebangan itu," jelas Soenarno.

Sementara menghadapi bencana alam tahun ini, pihak Depkimpraswil telah menyediakan dana sebesar Rp 20 miliar dalam APBN 2003. "Dana Rp 20 miliar itu hanya cukup untuk perbaikan fungsional prasarana yang rusak, tidak rehabilitasi struktural untuk mengembalikannya ke kondisi semula," jelasnya.

Bantuan Rp 1 Miliar Untuk Bencana Lampung

Wakil Presiden Hamzah Haz menyerahkan bantuan Rp 1 miliar kepada warga korban longsor di Krui, Lampung Barat (Lambar), yang diterima Bupati Lambar Erwin Nizar. Sebanyak Rp400 juta dari bantuan itu berasal dari pemerintah Kuwait.

Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) kita selama ini serampangan sehingga berujung pada bencana. "Eksploitasinya SDA terkesan asal jadi dan main babat saja. Tidak diperhitungkan dengan matang dan menggunakan ilmu serta teknologi yang ada. Itulah yang membuat bencana terus terjadi. Kalau tidak mau lagi mengalami bencana, perilaku itu harus diubah. Pengelolaan SDA harus berdasarkan ilmu dan teknologi," katanya.