Cegah Kecelakaan Terulang, Kementerian PUPR Lakukan Penanganan Jangka Pendek dan Evaluasi Penanganan Jangka Panjang di Simpang Muara Rapak Kota Balikpapan

Balikpapan - Maraknya kecelakaan yang terjadi di Simpang Muara Rapak Kota Balikbapan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyita perhatian dari sejumlah pihak termasuk anggota Komisi V DPR RI, sehingga berbagai usulan pun mencuat agar tidak terjadi lagi hal serupa. 

Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penanganan jangka pendek dan evaluasi penanganan jangka panjang untuk  mencegah terjadinya kecelakaan yang sering terjadi di Simpang Muara Rapak Kota Balikbapan. 

"Penanganan jangka pendeknya yaitu berupa pekerjaan pelebaran di badan jalan yang dilengkapi jalur penyelamat (emergency escape ramp)," katanya ditemui Birkompu saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) KomisiV DPR RI di Kota Balikpapan, Kamis (16/11/2023). 

"Pelaksanaan pelebaran jalan telah selesai dikerjakan sepanjang 550 meter. Pekerjaannya sejak 25 agustus hingga 30 Desember 2022 selama 129 hari. Adapun anggarannya senilai Rp13,283 miliar," tambahnya. 

Menurut Wida Nurfaida, untuk evaluasi penanganan jangka panjang, Kementerian PUPR dengan evaluasi penanganan melalui pembangunan Flyover di Simpang Muara Rapak. Sedangkan  permasalahan tanah merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota," diperkirakan dibutuhkan pembebasan lahanya sekitar 1,5 hektar dengan anggaran konstruksi sekitar Rp300 miliar," ujarnya. 

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR  Andi Iwan Darmawan Aras selaku Ketua Tim Kunker mengatakan, Kunjungan kerja ini akan merealisasikan titik terang pendukung rekayasa jalan di Simpang Muara Rapak Balikpapan. 

"Hal ini dilakukan untuk menghindari insiden kecelakaan di turunan Muara Rapak agar tidak terulang di kemudian hari," terangnya. 

Hadir pada kesempatan tersebut, DIrektur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida, Kepala BBPJN Kalimantan Timur Reiza Setiawan, Kepala BPPW Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra,  Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur Hujurat, dan Kepala BP2JK Kalimantan Timur Joko Ahmad Salim. (HAL/Iwn)