Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Citanduy-Ciwulan yang menggarap perbaikan pengendalian banjir kedua sungai tersebut yang berada di daerah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah kemungkinan akan dilikuidasi. Hal ini dikatakan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, ketika meninjau lokasi bobolan tanggul sungai Citanduy di Kecamatan Wanareja, Cilacap (07/02). Kebijakan ini diambil sebagai opsi pertama yang dilakukannya apabila pembangunan proyek Sodetan Citanduy menemui jalan buntu.

Rencananya, untuk mengurangi beban sedimentasi yang masuk ke segara anakan, sungai Citanduy akan disodet sepanjang 3 km untuk dialihkan muaranya ke Teluk Nusawere. Namun rencana ini mendapat protes dari sebagian kelompok kecil yang mengkhawatirkan akan terjadi pelumpuran di kawasan wisata Pangandaran.Karena belum adanya kesepakatan tu sehngga proyek ni masih ditunda pelaksanaannya sekitar tujuh tahun. Untuk apa mempertahankan membangun proyek apabila pembangunan yang dilakukan dirasakan tidak diperlukan lagi oleh Pemda dan masyarakat, tegas Menteri. Sementara itupegawai dari proyek ini akan dipindahkan ke proyeklain di seluruh Indonesia. Kita akan lebih mengkonsentrasikan diri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di Segara Anakan dan sekitarnya, tambahnya.

Opsi kedua yang ditawarkan, adalah dengan melakukan reboisasi di bagian hulu atau dragging yang berkelanjutan setiap tahun di Segara Anakan. Tapi itu semua harus dengan tindakan nyata tidak hanya bicara saja. Harus ada anggarannya danrencana pelaksanan yang jelas,tuturnya. Untuk itu, maka komitmen masyarakat dan Pemda harus nyata dan bisa dilaksanakan.

Kemungkinan lain adalah melakukan kombinasi dari kedua opsi tersebut. Opsi ketiga, yaitu dengan melakukankonservasi serta dragging secara bersamaan hingga satu titik tertentu bahwa sedimentasi di Citanduy sudah memenuhi syarat bagi kelangsungan Segara Anakan,jelasnya. Setelah itu dengan memotong sungai (short cut) pada Sungai Citanduydan dikembalikan ke sungai yang lama.

Menurutnya, langkah ini memang masih bersifat sementara sambil menunggu adanya kesepahaman dan perilaku nyata dari kelompok yang kontra dengan sodetan untuk melakukan konservasi di daerah hulu.  Namun selama ini terbukti hingga sekarang konservasi itu tidak dilakukan sementara sedimentasi tetap terjadi, ujar Soenarno.

Menyangkut batas waktu penentuan keberlanjutan proyek khususnya atas opsi yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Soenarno, menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah. Semuanya saya serahkan kepada pemda untuk memutuskannya, hal ini sejalan dengan otonomi daerah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, katanya tegas.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Amarudin Djajasubita yang juga turut serta ke lokasi banjir bersama dengan Menkimpraswil dan rekannya yang juga dari Komisi IV DPR-RI,Uun Subarna menegaskan bahwa DPR sangatmendukung atas pengerjaan sodetan di Citanduy.Kami sudah ke Citanduy sebanyak tiga kali dan kami tetap pada pendirian kami bahaw proyek ini harus terus berjalan demi kepentingan masyarakat, tukasnya. Baginya, jangan mementngkan kepentingan sekolompok golongan dan merugikan rakyat banyak.

Data menunjukan akibat luapan dari Sungai Citanduy, sekitar 1.479 ha lahan tergenang dan ribuan rumah di empat Kecamatan terendam bahkan beberapa diantaranya hanyut. Empat Kecamatan itu adalah Kecamatan Wanareja, Kedungreja, Patimuan dan Bantarsari. Tetapi jumlah kerusakan masih kami himpun hingga sekarang mengingat masih ada genangan di beberapa lokasi, jelas Soenarno.

Akibat lain dari luapan sungai Citanduy sekitar 190 meter tanggul bobol di lima lokasi, 250 meter kritis. Saat ini, Dinas Kimpraswil melakukan perbaikan darurat hingga menunggu kondisi memungkinkan.

Banjir yang terjadi pada tanggl 28 Januari 2003 akibat curah hujan yang tinggi dan cukup lama mencapai 68 mm/hari di Sungai Cikawung dan 42 mm/hari di Sungai Cijolang. Puncak muka air tertinggi di Sungai Citanduy mencapai + 22,80 MSL sementara batas normal sekitar + 22,00 MSL. Akibatnya tanggul di sungai Citanduy dan Sungai Cikawung bobol.