Beberapa kejadian bencana alam dan banjirterjadi di beberapa tempat dan daerah. Penyebabnya, selain curah hujan yang tinggi juga ada beberapa gejala alam lainnya. Seperti halnya dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat lalu.

Selaincurah hujan yang tingg, juga adanya gejala geologi berupa patahansemangka di sebelah hulu Sungai Bt. Luweh.

Kejadian bencana alamyang terjadi pada tanggal 8 sampai dengan 15 Desember 202lalu di Sungai Bt. Luweh, Kab. Solok- SumateraBarat menurut data yang ada, disebabkan curahhujan yang tinggi mencapai 115 mm/hari.

Sehingga terjadi banjir galodo yaitu aliran airyang bercampur pasir dan kerikil dengan debit yang cukup besar di sungai tersebut. Akibatnya, cek-dam yang adadi aliran sungai tersebut mengalami kerusakan .

Menurut DirjenSDA,DR. Ir. Rustam Sjarief, MNRM yang meninjauke lokasi, kondisi yang dialami sungai Bt. Luweh - menunjukkan bahwa didaerah hulu sungai tersebut telah mengalami kerusakan lingkungan. Sehingga menyebabkan longsoran sedimendengan jumlahyang luar biasa.

Apalagi daerah hulu tersebut sangat rawan terjadi longsor. Saat itu, telah terjadi patahan semangka, yang merupakan gejala geologi. Ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sehinggalogsoran pun terjadi.

"Sumber dari sedimentasiyang terjadi di SungaiBt. Luweh akibat adanya patahan semangka," kata Dirjen SDAyang kali ini,didampingiDirektur SDA Wilayah Barat,Ir.Karyadi, Dipl.HE, Direktur Irigasi dan Pengairan Bappenas, Ir. HimawanLaksono,Ka. Dinas Kimpraswil Prop. Sumatera Barat, Ir. Ismet, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Kejadian ini, menurutRustamSjarief, menunjukan adanya gejala geologi disamping juga disertai dengan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu timbul bencanaalambanjiryang disertaidengan sedimentasi yang tinggi.

Akibat banjir yang terjadi tersebut,areal permukiman seluas 500ha, dan pertanian 1.600 ha tergenang.Disamping itu lima unit rumahpenduduk roboh dan rusaknya jalan propinsi Padang - Muara Labuh sepanjangdua km, yang mengakibatkan terancamnya arus lalu lintasditempat tersebut. Tinggi genangan sekitar satu meter dengan lama genangan hingga surut mencapai sekitar 8 jam.

Cek-dam

Dirjen SDA mengemukakan,karena daerah hulu sungai Bt. Luweh sangat rawan longsor, maka di sebelah hilir sungai ini beberapa waktu lalu telah diantisipasi dengan membuat cek-dam. Akan tetapi, karena tingginya sedimentasi yang terjadi, hingga menyebabkan cek-dam yang ada tidak mampu menahannya dan mengalami kerusakan.

Hal ini menunjukkan bahwa cek-dam yang ada di sungai tersebut - sudah tidak mampu lagi menanggulangi atau menahan sedimentasi yang terjadi.Karena tingginya sedimen tersebut - yang kira-kira 170 ribu m3.

"Jadi paling tidak masih memerlukan lagi beberapa chek dam, disamping yangsudah ada. Tapi, ini semua harus dihitung dan dikaji secara teknis," kata Rustam Sjarief serayamenambahkan, dibutuhkan biaya sekitar Rp.10 milyar untuk membangun dua buah chek-dam disamping juga untuk melakukan normalisasi alur sungai Bt. Luwehyang telah mengalami kerusakan di beberapa tempat.

Namun demikian, disisilain bahan batuan dan sedimen yang terjadi juga merupakan potensi yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Seperti halnya di Pulau Jawa, bahan-bahan tersebut sudah menarik perhatian bagi pengusaha GolonganC. Mereka tentunya akan datang berbondong-bondong untuk mengambilbahan-bahan tersebut.

Dengan demikian, lanjutRustam, diharapkan masyarakat di sekitar wilayah sungai Bt. Luweh tersebut dapat memanfaatkan potensi yang ada. Meskipunnantinya pemerintah juga akan turun tangan membenahi permasalahan tersebut.

Sehingga biladilihat -nilai ekonomi dari potensiyang ada tersebut, cukup baik dan memadai sebagai penghasilantambahan masyarakat sekitarnya. "Untuk di P. Jawa saja, satu meter kubik pasir/batuan sekitar Rp. 70-an ribu," ucap Rustam. Sehingga bila terjadisedimentasi di daerah ini, juga akan membawa pengaruh terhadap nilai ekonomi daerah tersebut.

Disamping itupemerintah daerah diharapkan dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Apabila kemampuan yang telahdiberikan pemerintah daerah, tbelum juga dapat mengatasihaltersebut - sudahbarang tentu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan membantu, sesuai dengan dana yangtersedia

Banjir Kota Padang

Penanganan banjir di kota Padang ini, sebagaimana diketahui telah ditangani melalui proyek- Padang Flood Controlsebanyak dua tahap, semenjaktahun 1990-an. Setelah pelaksanaan kedua tahap tersebut, maka kota Padang dan sekitarnya dapat diamankan seluas 3.500 ha.

Menurut Kepala DinasKimpraswil Propinsi Sumatera Barat, Ir. Ismet, penanganan tersebut diantaranya, normalisasi 4 (empat buah)sungai besar. Yaitu Sungai Muara, Banjir Kanal, Bt. Kranji dan Bt. Air Dingin. Sehingga walaupun datanghujandengan intensitas yang tinggi, airnya dapat tertampung di keempat sungaibesar tersebut.

Kalaupun ada, jelas Kepala Dinas,genangan-genangan yang terjadi di kota tersebut, karena adanya pekerjaan drainase yang belum selesai. Hal ini sedang dalam proses pengusulan pelaksanaannya melalui APBN dan APBD. Namun demikian yang melaksanakannya pekerjaan tersebut adalah Ditjen Permukiman.

Pekerjaan lanjutan untuk Padang Flood Control jugasedang diusulkan, yaitu fase atau tahap III. Dimana pekerjaan tersebut masih merupakan atau wilayah Padang bagian utara. "Pekerjaan inilah yang kita harapkan akan segera ditanganisecepatnya," kata Ismet,serayamenyebutkanpekerjaan tersebut nantinya juga akan menujang keberadaan pelabuhan internasional Ketaping yang sedang dibangun saat ini. Sehingga diharapkan akan mengamankan tempat tersebut dari ancaman bencana alam banjir.

Pemerintah provinsiSumatera Barat mengharapkan,usulan yangtelah disampaikan ke pemerintah pusat, dapat segera disetujui oleh instansi terkait antara lain Dep. Kimpraswil dan Bappenas.Sehingga pekerjaan fase atau tahap III , dapat segera dimulai pekerjaannya.

Adapun biaya yang dibutuhkan dalam mengerjakan fase III ini, yaitu sekitar Yen 11 milyar -yang diharapkan dapat dibiayai dari bantuan JBIC- Jepang,sama seperti halnya pada tahap I dan II.

Kendala

Ada beberapa masalah yangdihadapi dalammelaksanakan pekerjaan tahap I dan II waktu itu, sepertimasalah pembebasan tanah. Tetapi kendala tersebut, menurut Ismet,sudah dapat diatasi. Buktinya kedua fase tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh proyek di akhir tahun 2001 lalu.Untuk fase ketiga, pihak Dinas Kimpraswil propinsi Sumatera Barat telah mengadakanpertemuan dengan pihak Bupati dan Walikota yang lahannya terkena pembangunan proyek tersebut. "Merekamenyetujui untuk membereskan masalah pembebasan tanah. Tenmtunya ada sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Ismet, bahwa pemerintah pusat mengharapkan pembagian atau sharing tersebut setengah-setengah atau sekitar 50% denganpemerintah daerah. Pemerintah daerah pun telah menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi penuhsesuai dengan kemampuan yang ada.Keikut-sertaan masyarakat dalam pembangunan faseIII ini juga diharapkan sebagaimanapada pelaksanaan di fase I dan II. Dimana diketahui, bahwamasyarakat yang terkena pembangunan fase III mengharapkan agarpelaksanaan pekerjaan tersebut dapat segera dilaksanakan.

Menurut DirjenSDA, usulan tersebut telah masuk - dan nantinya akan diteruskan di JBIC-Jepang. Namun tentunya, juga harus memperhatikan skala prioritas secara nasional.

Sementara mengenai prasarana pengendalian khususnyadi Kota Padang dan sekitarnya, Menrrut RustamSjarief, saat ini cukup baik untuk dapat menampung kelebihan air. Namunyang pasti banjir yang sering terjadi di wilayahtersebutsebagai akibat tidak mampunya drainase-drainase yang ada dikota tersebut menampung air yang ada. Sehingga pengendalian kota Padang tersebut saat ini difokuskan pada usaha-usaha perbaikan drainase-drainase tersebut.

Kesiapan

Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan di Sumater Barat, Ir. Ismet menyatakan, telah disiapkan tenaga-tenaga danseperangkatalat banjiran, seperti kawat bronjong dan karung plastik yang berisi pasir.

Disamping itu juga melaksanakankoordinasi dengan Satkorlakdan Satlak dimasing-masing tingkatan. Memang dikhawatirkan bencana alam banjir di bulan-bulan ini (Februari-red) dapat terjadi lagi diSumatera Barat. "Namun Alhamdullilah, sampai saat ini banjir yang terjadi hanya bersifat lokal dan kecil saja," jelasnya.

Apalagidengan adanya pengendalian banjir kota Padang yang dikenal dengan Padang Flood Control, genangan air yang terjaditidak berlangsung lama. Sebelumnya lama genangan - memakan waktu sekitar 2-3 hari sampai seminggu untuksurut kembali.

Seperti pada waktu banjiryang melanda Sumatera Baratdan Padangkhususnya di tahun 1987. Padatahun tersebut banjir besarmelandaprovinsi ini."Sekarang lamanya genangan sekitar setengah hari. Tapi yang paling lama sekitar satu hari, sudahsurutkembali,"tambahnya.