Penyediaan prasarana air bersih yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk membantu masyarakat miskin di perkotaan agar dapat mengkonsumsi air yang layak. Melalui program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi BBM untuk Penyediaan Air Bersih (PDPSB-AB), diharapkan dapat menyediakan air bersih minimum terkonsumsi 10-20 liter/orang/hari. Program ini diluncurkan agar masyarakat miskin tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat adanya pengurangan subsidi BBM ini. Karena selama ini, masyarakat miskin yang rata-rata tinggal di kampung kumuh perkotaan harus membeli air dari penjaja keliling. Warga terpaksa membeli air karena kondisi air di lingkungannya payau.

Semenjak diluncurkan bantuan ini tahun 2001, paling tidak sudah sekitar 1.509 kelurahan atau 1.500.000 jiwa di 30propinsi terbantu. Pada tahun 2001 pelaksanaan program telah melayani 859 kelurahan yang melayani 1.000.000 jiwa senilai Rp 174 miliar. Pada tahun 2002 telah terlayani 750.000 jiwa di 650 kelurahan senilai Rp 130 miliar. Sementara untuk tahun 2003, direncanakan akan terlayani 1.250.000 jiwa di 1.000 kelurahan dengan jumlah bantuan sebesar Rp 250 miliar. Data BPS 2000 menyatakan ada sekitar 8.674 kelurahan yang membutuhkan, dan yang terlayani baru 1.509 kelurahan atau baru 10%, kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno saat meninjau pelaksanaan program di Kelurahan Poncol-Pekalongan, Jawa Tengah (30/05).

Dalam kunjungan itu, Soenarno meminta agar prasarana yang dibangun harus tetap terjaga. Saya selalu mengingatkan agar jangan sampai prasarana yang terbangun tidak terjaga keberlanjutannya. Seperti HU (Hidran Umum) yang tidak terisi lagi, kerusakan yang terjadi tidak dapat diperbaiki dan berdampak kepada pelayanan air kepada warga terhambat, tegasnya. Akibatnya, prasarana terbangun hanya menjadi monumen.

Saat berdialog dengan warga di kelurahan Poncol, Soenarno berharap agar masyarakat juga turut menjaga keberlangsungan prasarana. Saya yakin paling tidak diantara warga ada yang mampu memperbaiki secara teknis bila ada kerusakan kecil pada pompa. Itu bisa diberdayakan, katanya. Termasuk, disiplin warga dalam membayar iuran penggunaan air. Karena air yang diberikan ini kan tetap membayar kepada PDAMtetapi murah, ujar Soenarno. Iuran itu juga katanya akan digunakan memperbaiki kerusakan atau biaya operasional.

Khusus untuk Propinsi Jawa Tengah tahun 2003 ini dialokasikan dana sebesar Rp 12,26 miliar yang akan menjangkau warga di 81 kelurahan pada 31 kabupaten. Sebelumnya pada tahun 2001-2002, melalui program SB-AB telah melayani 197 kelurahan di 31 Kabupaten  Jateng.

Selama ini, PDAM Jateng baru mampu melayani penyediaan air bersih di kawasan pusat kota. Sementara untuk wilayah pinggiran terutama pantai belum terlayani sama sekali. Ditambah lagi kondisi air tanah dangkal di daerah pantai yang kurang baik dan tidak layak minum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup akan air, warga membangun sumur atau membeli dari pedagang keliling.