Untuk menampung dan menyelesaikan berbagai keluhan para pegawai negeri sipil terutama di daerahyang memperoleh pelayanantidak memuaskan saat mengurus dana Bapertarum, maka Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap Bapertarummembuka kotak poskhusus pengaduan, yakni KOTAK POS 666Jktm 12700.

Kepala Unit Pelaksana Bapertarum, Toeti Ariati Susongkomengatakan hal tersebut di depan pesertaOrientasi Wartawan PeliputPermukiman dan Prasarana Wilayah, Sabtu, 24/5 di BandungDikatakan, selama ini pihaknya banyak menerima keluhan dari pegawai negeri sipil terutama di daerah yang merasa dipersulit saat mengurus dana Bapertarumuntuk kepentingan uang muka kredit rumah, maupun dana bantuan biaya membangun.

"Pengaduan itudisampaikan secara lisan dan kami sulit melacaknya. Dengan membuka Kota Pos, kami berharap dapat menelusuri dan menyelesaikan persoalannya," ujarnya.

Menurut Toeti, bagi PNS yang berada di daerah, pengurusannya tidak harus ke Jakarta tetapi melalui bank setempat yang ditunjuk sebagai bank pelaksana, khususnya melalui bank pembangunan daerah. "Kalau dipersulit, lapor saja ke Kotak Pos 6666," ujarnya.

Lebih jauh Kepala Unit Pelaksana Bapertarum itu menjelaskan, sampai dengan bulan Mei 2003 ini, dana yang dihimpuin dari PNS telah mencapai Rp 3, 7 trilyun, Dana tersebut telah dipergunakan oleh para PNS untuk uang muka kredit danmembangun rumah sebesar Pry 1,4 trilyun, sehingga dana yang ada sebesar Rp 2,3 trilyun. Dana ini dapat dimanfaatkan para bank pelaksana khusus untukpara pegawai negeri dalam penanganan perumahannya.

Menurut catatannya, saat ini telah masuk usulan dari Pemerintah Daerah untuk program pengadaan perumahan PNStahun 2003yang tersebar di 41 lokasi dengan total unit rumah yang diusulkan sebanyak 21.443 unit dengan dana Pry 341,97 milyar dengan jumlah PNS sebanyak 197.814 orang. Tahun lalu,telah ditrealisir bantuan dana sebesar Rp203,56 milyar untuk 159.825 PNS yang meliputi layanan bantuan uang muka, bantuan biaya membangun, dan pengembalian tabungan.

"Mulai tahun ini kami menyediakan layanan pinjaman lunak Uang Muka KPR," tegasnya.Program pinjaman lunak uang muka KPR itu, menurut Toeti dimaksudkan untuk menambah uang muka KPR yang pada kenyataannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat kemampuan PNS yang terbatas, sementara dana bantuan Bapertarum tidak meningkat maka kepada PNS diberi kesempatan meminjamdana Taperumdengan maksimum pinjaman Pry 3,5 jutadengan bunga ringan

"Jumlah itu berlaku untuk semua golongan PNS", jelasnya.
Bagi PNS yang menginginkan pinjaman ini dapat mengajukan permohonanke Bank bersamaan debngan pengfajuan bpermohonan bantuan uang muka KPR dari Bapertarum. Apabila disetujui, dan menurut Bank memenuhi syarat maka pinjaman lunaknya akan diberikan.