BANJIR DAN UPAYA PENANGANANNYA

BANJIR DAN UPAYA PENANGANANNYA

Masalah banjir dihadapi hampir di seluruh negara di dunia. Namun, lahan yang terdapat di kawasan rawan banjir umumnya subur dan menyimpan berbagai potensi serta kemudahan sehingga memiliki daya tarik yang tinggi untuk dibudidayakan. Hal tersebut menyebabkan sebagian kota-kota besar seperti kawasan industri, pariwisata, prasarana perhubungan dan sebagainya tumbuh berkembang serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, dataran banjir juga dapat menimbulkan kerugian bagi manusia berupa genangan banjir yang menyebabkan kerusakan dan bencana. Dengan laju pertumbuhan pembangunan di dataran banjir maka kerusakan dan bencana yang terjadi kemungkinan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Adapun proses terjadinya banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis dan geometri alur sungai; peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang dari sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan; serta kegiatan manusia yang dinamis seperti tata ruang/peruntukan dataran banjir yang tidak sesuai, permukiman di bantaran sungai, prasarana pengendalian banjir yang terbatas, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat global warming.

Hampir seluruh kegiatan penanganan masalah banjir dilakukan pemerintah dengan beberapa proyek yang lebih mengandalkan upaya-upaya yang bersifat struktur (structural measures). Kebijakan pembangunan selama ini cenderung sentralistis dan top-down, serta adanya berbagai kendala/keterbatasan di masyarakat sendiri yang menyangkut kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Guna mengatasi masalah banjir dan genangan, masih menggandalkan upaya bersifat represif dengan melaksanakan kegiatan fisik dengan membangun sarana dan prasarana pengendali banjir dan atau memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk sisteM pengendali banjir (in-steam) yang hampir diterapkan hampir di seluruh negara yang mengalami masalah banjir. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dep.PU Siswoko menyebutkan kegiatan struktur tersebut antara lain pembangunan tanggul banjir untuk mencegah meluapnya air banjir sampai tingkat/besaran banjir tertentu sehingga terbentuk penampang sungai yang tersusun untuk mengalirkan debit banjir. Selain itu dilakukan normalisasi alur sungai, penggalian sudetan, banjir, kanal dan interkoneksi antar sungai untuk merendahkan elevasi muka air banjir di sungai. Upaya lainnya yakni melalui pembangunan waduk penampungan dan atau retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi untuk memperkecil debit banjir; serta pembangunan waduk/polder, pompa dan sistem drainase untuk mengurangi luas dan tinggi genangan.

Lebih lanjut Siswoko menyebutkan, kegiatan non struktur yaitu konservasi tanah dan air di DAS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya pendangkalan/sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan lainnya yakni pengelolaan dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur dan disesuaikan sedemikian rupa untuk memperkecil resiko/kerugian/bencana banjir. Selain itu perlu juga dilakukan penataan ruang dan rekayasa di DAS hulu dengan pertimbangan tertentu, sehingga pembudidayaan/pendayagunaan lahan tidak merusak hidrologi DAS dan tidak memperbesar debit serta masalah banjir. Upaya lainnya berupa penanggulangan banjir (flood-fighting) untuk menekan bencana dan mengatasinya secara darurat.

Siswoko juga mengatakan untuk menangani masalah banjir perlu diterapkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana serta Flood proofing dengan membangun tanggul keliling, polder dan pompa. Peran masyarakat pun sangat diperlukan disamping penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu perlu dilakukan penetapan sembada sungai dengan didukung penegakan hukum. Tidak ketinggalan, dalam menangani banjir, penyuluhan dan pendidikan masyarakat melalui media serta penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation) sangat mutlak dilakukan.  

Kondisi dan permasalahan setiap sungai selalu berbeda, agar penerapan sistem pengendalian banjir optimal maka setiap sungai harus melalui kajian yang menyeluruh dengan membandingkan  beberapa alternatif/ kombinasi. (ind/sda)

Pusat Komunikasi Publik

272005

Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum
Website: pu.go.id
Facebook: kemenPU
Instagram: kementerianpu
X: kemenPU
TikTok: @kemenpu
Youtube: kemenPU
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat