
Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat
Padang - Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi,
mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Sumatera Barat pada 15
Februari 2021. Kunker Reses ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan
terkait pengerjaan infrastruktur serta untuk menyerap aspirasi yang dapat
menunjang kegiatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Komisi V DPR RI meninjau
pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (36,6 km) yang
saat ini progres pembangunannya telah mencapai 36,34%. Direktur Preservasi
Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Akhmad Cahyadi menjelaskan bahwa
dari total enam seksi, yang telah dilaksanakan konstruksi adalah Seksi I Padang
– Sicincin dan Seksi VI Payakumbuh – Bangkinang (45 km).
Salah
satu tantangan yang dihadapi dalam proses konstruksi Jalan Tol Padang-Pekanbaru
adalah proses pembebasan lahan yang progresnya sampai saat ini baru sebesar
13,22 %. Banyaknya tanah milik adat di Provinsi Sumatera Barat membuat
pembebasan lahan menjadi terkendala, sehingga sampai saat ini yang secara resmi
dapat dikonstruksi pada ruas Padang – Sicincin baru sepanjang 5,07 km. Selain
itu secara geografis letak jalan tol Padang – Pekanbaru yang menembus gunung
bukit barisan juga memerlukan tiga terowongan yang saat ini masih dalam proses
desain yaitu di seksi
Sicincin – Bukittnggi (6 km), Bukittinggi - Payakumbuh (4 km) dan Payakumbuh -
Pangkalan (10 km).
“Secara
umum dua seksi ini dapat kita selesaikan pada tahun 2024, sedangkan 4 seksi
lain yakni Sicincin-Bukittinggi
(39,9 km), Bukittinggi-Payakumbuh (32 m), Payakumbuh - Bangkinang (45 km) dan Bangkinang
– Pangkalan (60,6 km) dan Pangkalan – Pekanbaru (40 km) masih dalam proses
desain yang akan dilanjutkan setelah kedua seksi ini selesai,” tambah
Cahyadi.
Ketua
rombongan, Mulyadi berharap bahwa nantinya Jalan Tol Padang – Pekanbaru akan
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah lintasan. “Semoga menjadi kemudahan
dalam konektivitas akses-akses destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat,”
jelasnya.
Kunker Reses Komisi V DPR RI dilanjutkan dengan pertemuan
dengan seluruh mitra kerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin oleh
Plh. Gubernur Sumatera Barat Alwis. Pada kesempatan ini, Direktur Sungai dan
Pantai Bob Arthur Lombogia menjelaskan paparan mengenai masterplan pengendalian
banjir di Kota Padang yang telah dilaksanakan dari tahun 1990 – 2016.
Dalam Kunker Reses turut dihadiri oleh Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Karmila, Kepala Balai PJN Sumatera Barat Bambang Pardede, Kepala Balai PPW Sumatera Barat Kusworo Darpito, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III,Zubaidi dan Kabid Pendanaan BPJT, Ambardy. (Mars/P5)
Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat
Padang - Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi,
mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Sumatera Barat pada 15
Februari 2021. Kunker Reses ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan
terkait pengerjaan infrastruktur serta untuk menyerap aspirasi yang dapat
menunjang kegiatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Komisi V DPR RI meninjau
pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (36,6 km) yang
saat ini progres pembangunannya telah mencapai 36,34%. Direktur Preservasi
Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Akhmad Cahyadi menjelaskan bahwa
dari total enam seksi, yang telah dilaksanakan konstruksi adalah Seksi I Padang
– Sicincin dan Seksi VI Payakumbuh – Bangkinang (45 km).
Salah
satu tantangan yang dihadapi dalam proses konstruksi Jalan Tol Padang-Pekanbaru
adalah proses pembebasan lahan yang progresnya sampai saat ini baru sebesar
13,22 %. Banyaknya tanah milik adat di Provinsi Sumatera Barat membuat
pembebasan lahan menjadi terkendala, sehingga sampai saat ini yang secara resmi
dapat dikonstruksi pada ruas Padang – Sicincin baru sepanjang 5,07 km. Selain
itu secara geografis letak jalan tol Padang – Pekanbaru yang menembus gunung
bukit barisan juga memerlukan tiga terowongan yang saat ini masih dalam proses
desain yaitu di seksi
Sicincin – Bukittnggi (6 km), Bukittinggi - Payakumbuh (4 km) dan Payakumbuh -
Pangkalan (10 km).
“Secara
umum dua seksi ini dapat kita selesaikan pada tahun 2024, sedangkan 4 seksi
lain yakni Sicincin-Bukittinggi
(39,9 km), Bukittinggi-Payakumbuh (32 m), Payakumbuh - Bangkinang (45 km) dan Bangkinang
– Pangkalan (60,6 km) dan Pangkalan – Pekanbaru (40 km) masih dalam proses
desain yang akan dilanjutkan setelah kedua seksi ini selesai,” tambah
Cahyadi.
Ketua
rombongan, Mulyadi berharap bahwa nantinya Jalan Tol Padang – Pekanbaru akan
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah lintasan. “Semoga menjadi kemudahan
dalam konektivitas akses-akses destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat,”
jelasnya.
Kunker Reses Komisi V DPR RI dilanjutkan dengan pertemuan
dengan seluruh mitra kerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin oleh
Plh. Gubernur Sumatera Barat Alwis. Pada kesempatan ini, Direktur Sungai dan
Pantai Bob Arthur Lombogia menjelaskan paparan mengenai masterplan pengendalian
banjir di Kota Padang yang telah dilaksanakan dari tahun 1990 – 2016.
Dalam Kunker Reses turut dihadiri oleh Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Karmila, Kepala Balai PJN Sumatera Barat Bambang Pardede, Kepala Balai PPW Sumatera Barat Kusworo Darpito, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III,Zubaidi dan Kabid Pendanaan BPJT, Ambardy. (Mars/P5)
Komisi V DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat
Padang - Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi,
mengadakan Kunjungan kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Sumatera Barat pada 15
Februari 2021. Kunker Reses ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan
terkait pengerjaan infrastruktur serta untuk menyerap aspirasi yang dapat
menunjang kegiatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.
Komisi V DPR RI meninjau
pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin (36,6 km) yang
saat ini progres pembangunannya telah mencapai 36,34%. Direktur Preservasi
Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Akhmad Cahyadi menjelaskan bahwa
dari total enam seksi, yang telah dilaksanakan konstruksi adalah Seksi I Padang
– Sicincin dan Seksi VI Payakumbuh – Bangkinang (45 km).
Salah
satu tantangan yang dihadapi dalam proses konstruksi Jalan Tol Padang-Pekanbaru
adalah proses pembebasan lahan yang progresnya sampai saat ini baru sebesar
13,22 %. Banyaknya tanah milik adat di Provinsi Sumatera Barat membuat
pembebasan lahan menjadi terkendala, sehingga sampai saat ini yang secara resmi
dapat dikonstruksi pada ruas Padang – Sicincin baru sepanjang 5,07 km. Selain
itu secara geografis letak jalan tol Padang – Pekanbaru yang menembus gunung
bukit barisan juga memerlukan tiga terowongan yang saat ini masih dalam proses
desain yaitu di seksi
Sicincin – Bukittnggi (6 km), Bukittinggi - Payakumbuh (4 km) dan Payakumbuh -
Pangkalan (10 km).
“Secara
umum dua seksi ini dapat kita selesaikan pada tahun 2024, sedangkan 4 seksi
lain yakni Sicincin-Bukittinggi
(39,9 km), Bukittinggi-Payakumbuh (32 m), Payakumbuh - Bangkinang (45 km) dan Bangkinang
– Pangkalan (60,6 km) dan Pangkalan – Pekanbaru (40 km) masih dalam proses
desain yang akan dilanjutkan setelah kedua seksi ini selesai,” tambah
Cahyadi.
Ketua
rombongan, Mulyadi berharap bahwa nantinya Jalan Tol Padang – Pekanbaru akan
mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah lintasan. “Semoga menjadi kemudahan
dalam konektivitas akses-akses destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Barat,”
jelasnya.
Kunker Reses Komisi V DPR RI dilanjutkan dengan pertemuan
dengan seluruh mitra kerja di Kantor Gubernur Sumatera Barat yang dipimpin oleh
Plh. Gubernur Sumatera Barat Alwis. Pada kesempatan ini, Direktur Sungai dan
Pantai Bob Arthur Lombogia menjelaskan paparan mengenai masterplan pengendalian
banjir di Kota Padang yang telah dilaksanakan dari tahun 1990 – 2016.
Dalam Kunker Reses turut dihadiri oleh Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Karmila, Kepala Balai PJN Sumatera Barat Bambang Pardede, Kepala Balai PPW Sumatera Barat Kusworo Darpito, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III,Zubaidi dan Kabid Pendanaan BPJT, Ambardy. (Mars/P5)