Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan BPPSPAM

Kepala Sekretariat BPPSPAM, Andreas Wibowo berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan BPPSPAM.

“BPPSPAM siap untuk membangun Zona Integritas sehingga nantinya dapat mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di BPPSPAM” kata Andreas dalam Rapat Pendampingan Pengenalan Pembangunan Zona Integritas di Kantor BPPSPAM, Selasa (04/02/2020). Hadir sebagai narasumber Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Hari Primahadi.

Rapat juga dihadiri oleh Ketua BPPSPAM, Seluruh Anggota BPPSPAM dan staf Pegawai BPPSPAM serta tim Pendamping dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Kepala Sub Bagian Komunikasi Publik Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Hari Primahadi menyampaikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian PANRB telah memberikan pedoman pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PANRB , yang dimaksud dengan Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas dapat terwujud apabila dimulai dari pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

“Zona Integritas lebih ditekankan dalam hal pencegahan korupsi dan kualitas pelayanan publik dan hal tersebut dapat terwujud apabila ada komitmen dari pimpinan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai”kata Hari.

Andreas berharap penerapan Zona Integritas di BPPSPAM tidak hanya sekedar pemenuhan persyaratan dokumen administrasi tetapi dapat diterapkan menjadi integritas yang diterapkan oleh seluruh pegawai. (FF/el/Irn)

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Facebook: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter: @kemenpu
Instagram: kemenpupr
Youtube: kemenpu
#SigapMembangunNegeri