Slide 1

Berita BPSDM > ASN PUPR Bidang Konstruksi Harus Memiliki Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konstruksi


Rabu, 23 September 2020, Dilihat 103 kali

Jakarta, 23 September 2020 - Pembangunan Infrastruktur yang sedang giat dilaksanakan pemerintah memerlukan berbagai faktor pendukung untuk memastikan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya faktor pendukung yang sangat penting adalah tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Permen ini dimaksudkan sebagai payung hukum dan petunjuk dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. 

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melibatkan para pihak, yaitu; pengguna jasa dan penyedia jasa. Para pihak akan kerja sama dan telah mencapai kesepakatan yang diikuti dengan menyusun suatu ikatan perjanjian. Namun seringkali dalam perjalanannya para pihak menemui kesulitan atau permasalahan hingga berujung pada sengketa. 

Tentu saja pemerintah sebagai regulator tidak mengharapkan terjadi sengketa dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi. Perlu ada pihak penengah yang mengantisipasi agar sengketa jangan sampai terjadi.  

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) memandang pengetahuan dan kemampuan dalam penyelesaian masalah sengketa penyelenggaraan jasa konstruksi perlu dikuasai oleh ASN bidang PUPR. Oleh karena itu, BPSDM menyelenggarakan seminar virtual atau webinar, khusus bagi ASN Kementerian PUPR dengan tema: Potensi Klaim Penyebab Sengketa Konstruksi. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR), Sugiyartanto, dalam sambutan pembukaan webinar mengatakan, “Permasalahan penyebab klaim yang berpotensi menyebabkan sengketa dalam suatu kontrak konstruksi perlu diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal. Jika Permasalahan seperti ini tidak segera ditangani dengan baik maka dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa antar pihak hingga ke ranah hukum,” Rabu (23/9). 

Sugiyartanto menambahkan, tidak mudah menyelesaikan sebuah sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kompetensi dan kemampuan secara khusus mengenai hal ini. 

“Kompetensi terkait penyelesaian sengketa seperti ini harus dikuasai oleh ASN bidang PUPR, khususnya bagi ASN yang berkecimpung di bidang kontrak konstruksi,” ungkap Sugiyartanto. 

Pelaksanaan Webinar ini merupakan salah satu upaya pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR khususnya terkait dengan bidang kontrak konstruksi, supaya menjadi lebih kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur yang andal, tutup Sugiyartanto. 

Webinar dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 September 2020 yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta. 

Peserta yang mengikuti webinar ini berjumlah 176 peserta. Moderator webinar adalah Panani Kesai seorang praktisi dan anggota dewan penasehat dari Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia. Dengan narasumber; Wakil Ketua MPR-RI dan Anggota Komisi III  DPR-RI Asrul Sani selaku pendiri Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia, Wibisono Setiowibowo yang merupakan salah satu pendiri Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia,  Hari Purwanto seorang praktisi bidang konstruksi dan Sekretaris Jenderal Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia, dan Sarwono Hardjomuljadi seorang praktisi bidang konstruksi dan Ketua Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia.