Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > Itjen Mengadakan Pembahasan Verifikasi TL BPK dan FGD Berbasis MR


Selasa, 18 Agustus 2020, Dilihat 200 kali

Tangerang - Selasa, 18 Agustus 2020, telah dibuka dua acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang. Kedua acara tersebut adalah Pembahasan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut (TL) LHP PDTT BPK RI terhadap Sarana dan Prasarana Asean Games di GBK - Jakarta dan FGD Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Risiko. Pembahasan hasil verifikasi TL yang diarahkan oleh Inspektur IV dan Inspektur VI Ignatius Wing Kusbimanto dan S.F. Hariyanto, turut serta para auditor Inspektorat IV dan Inspektorat VI, tim verifikasi TL LHP dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan perwakilan pihak penyedia jasa dalam pekerjaan sarana prasarana GBK. Sedangkan FGD manajemen risiko diarahkan oleh Inspektur IV Ignatius Wing dan menghadirkan auditor Inspektorat IV, perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DJPI), serta perwakilan dari Biro Keuangan untuk melakukan diskusi dan pembahasan mengenai pengawasan intern berbasis manajemen risiko.

Pada acara pembahasan TL LHP, Ignatius Wing menyampaikan laporan singkat bahwa hasil verifikasi dengan metode pembuktian terbalik terhadap TL PDTT BPK RI pada pekerjaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Asean Games yang telah dilakukan sampai saat ini belum bisa memberi keyakinan pada seluruh bukti-bukti dokumen TL, melainkan baru sebagian saja. "Kali ini akan dibentuk 4 sub tim dari tim verifikasi Ditjen Cipta Karya untuk membahas satu-satu dokumen dari penyedia jasa. andaikata masih ada dokumen yang belum memadai akan dibuatkan berita acara untuk memberikan batas waktu pemenuhannya. harapannya ini merupakan kali terakhir kita untuk melakukan verifikasi dan bisa segera tuntas," Ucap Beliau.

Inspektur Jenderal Widiarto memiliki harapan yang sama dengan Inspektur IV, hal tersebut beliau tuangkan dalam sambutannya dalam pembukaan acara pembahasan TL, "baru-baru ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, dan saya harap temuan BPK juga dapat segera merdeka. mari kita tuntaskan tanpa perlu menunggu berbulan-bulan lagi agar kita merdeka dan tidak punya hutang lagi, karena hutang yang berkepanjangan itu bisa kemana-mana," tuturnya. Terakhir, beliau berpesan pada perserta pembahasan TL untuk berfokus pada ‘apa masalahnya?’ agar tidak kemana-mana dan langsung bekerja saja.

Usai pembukaan pembahasan TL BPK, acara dilanjutkan dengan FGD Manajemen Risiko yang diawali oleh sedikit arahan dari Inspektur Jenderal Widiarto. "Tujuan FGD ini adalah untuk menciptakan komunikasi antara pelaksana, pengendali, dan pengawas dalam penyelenggaraan SPIP di DJP dan DJPI,” ucap Widiarto.Widiarto menambahkan, "kalau kita bicara tentang SPIP dan manajemen risiko, saya kira sejak tahun lalu kita sudah punya konsep peta risko, tinggal analisis dan tindak lanjut-nya, berhubung telah dibentuk UKI di unit masing-masing monggo kita tindak lanjuti karena di tahun ini Menteri PUPR mentargetkan semua pemetaan risiko telah selesai,” tuturnya. Kemudian Widiarto berpesan untuk menganalisa taksonomi risiko, karena di dalam taksonomi risiko pasti ada event yang menyebabkan kejadian risiko bermunculan, event-event itulah yang memiliki pengaruh tinggi dalam pemetaan risiko.

Widiarto mengatakan bahwa di laporan keuangan DJP dan DJPI banyak yang perlu menjadi perhatian, salah satunya aset yang dihibahkan di DJP, kalau tidak dikelola dengan baik hal tersebut dapat mempengaruhi opini kementerian, karena di DJP itu banyak aset yang diserah-terimakan kepada masyarakat, pemda atau lembaga lainnya. Hal tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko terhadap opini laporan keuangan Kementerian PUPR. "itulah gunanya peta event, kalau sudah ada peta event-nya, analisis mitigasinya apa. Lalu tanggung jawab mitigasi ini akan dibagi mulai dari proses pelelangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, sehingga ada orang-orang yang personal in charge pada mitigasi di event tersebut. jika sudah tau petanya kita menjadi lebih mudah mengambil keputusan,” tutur Widiarto. Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau berharap FGD ini dapat membantu DJP dan DJPI menyusun manajemen risiko bagi Unit Organisasinya masing-masing.



‚Äč