Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Melihat Peran Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional


Kamis, 02 Juli 2020, Dilihat 414 kali

Sepekan ke belakang telah diselenggarakan pelantikan pejabat struktural maupun pejabat fungsional secara masif. Pelantikan dilaksanakan sebagai bentuk respon positif terhadap pemerintah dalam memangkas hierarki struktural yang cenderung memperlambat proses layanan administratif.

 

Pelaksanaan penyetaraan pejabat fungsional eks struktural bertujuan untuk menempatkan sosok pejabat fungsional sebagai garda utama, dalam mengawal berjalannya berbagai program pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, para pejabat fungsional akan dikomandoi oleh koordinator maupun sub koordinator.

 

Untuk memayungi tugas dan peran koordinator beserta sub koordinator, Menteri PUPR menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jabatan Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Tugadalam masa transisi.

 

Selama dalam masa transisi, ada beberapa hal yang bersifat khusus dalam SE Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020. Di antaranya ada pada point E menjelaskan bahwa koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya, sedangkan sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda dengan kriteria pengangkatan.

 

Adapun tiga kriteria pengangkatan pejabat fungsional ahli muda diantaranya memiliki masa berlaku jabatan koordinator dan sub koordinator pelaksana tugas sampai akhir Desember 2020.

 

Kemudian, koordinator dan sub koordinator pelaksana tugas diberikan kelas jabatan sebagaimana jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya, dan adanya pengangkatan koordinator dan sub koordinator mendekati karakteristik tugas jabatan fungsional dan tugas jabatan administrasi sebelumnya.

 

SE Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 bertujuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi akibat penyesuaian jabatan terhadap tugas dan fungsi baru, sekaligus mengoptimalkan posisi jabatan fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif yang sebelumnya secara penuh dikerjakan oleh pejabat struktural.

 

Selain itu, SE tersebut juga difungsikan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR dalam mengelola jabatan koordinator dan sub koordinator pelaksana tugas selama masa transisi serta untuk mengelola penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional agar tidak mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

 

Maka dari itu, dengan adanya momentum penyederhanaan birokrasi dapat sekaligus mengubah mindset bahwa jabatan fungsional bukan merupakan jabatan second layer, namun merupakan jabatan spesialis.(Bin)



‚Äč