Slide 1

Berita PUPR > Komisi V DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendukung IKN


Jumat, 06 Desember 2019, Dilihat 151 kali

Kaltim - Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur, terutama infrastruktur yang nantinya akan mendukung kehadiran Ibukota Negara (IKN) baru yang direncanakan berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) di provinsi tersebut.

“Komisi V DPR RI menaruh harapan besar bahwa pembangunan Ibukota yang akan datang akan mendukung kemajuan daerah atau daerah pendukung di sekitar lokasi utama, untuk itu pembangunan yang ada tidak hanya pada satu titik saja tapi juga akan mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi, yang akan dberdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutur Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kaltim (4/12/2019).

Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI akan memberikan dukungan agar Provinsi Kaltim mendapatkan porsi anggaran lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur, terutama apabila UU IKN telah disetujui. Untuk itu dirinya berharap agar pembahasan mengenai UU IKN segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan Komisi V DPR RI melakukan peninjauan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Progres pembangunan jalan tol sepanjang 99,35 km tersebut secara keseluruhan telah mencapai 97,4 persen.

"Ruas tol pertama di Kalimantan ini memerlukan langkah-langkah khusus untuk penanganan longsor di beberapa titik yang sering terjadi. Dan Jembatan Pulau Balang, kami minta dilakukan percepatan pembangunannya untuk konektiviitas jalur selatan Trans Kalimantan," jelas Lasarus.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang turut dalam kunker tersebut mengatakan bahwa saat ini pembangunan Seksi II, III, dan IV jalan tol tersebut telah selesai dan siap untuk dilaksanakan tes kelayakan fungsi, sedangkan untuk seksi I dan V masih terdapat kendala teknis berupa tanah longsor pada beberapa titik.

“Seksi 1 dan 5 akan ada perbaikan pondasi. Ini memang seperti Tol Palindra (Palembang-Indralaya) ada masalah rawa, intinya kami akan segera tanggulangi,” tambah Menteri PUPR.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda, dari tiga jam menjadi satu jam, biaya pembangunannya mencapai Rp 9,9 triliun dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Jalan tol ini terdiri dari 5 seksi yaitu, Seksi I Balikpapan-Samboja (22,03 km) Seksi II Samboja-Muara Jawa (30,98 km), Seksi III Muara Jawa-Palaran (17,50 km), Seksi IV Palaran-Samarinda (17,95 km) dan Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan (11,09km). Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.(nrm/PPHAL)



‚Äč