Slide 1

Berita BPSDM > Perencana Anggaran Perlu Pahami Penerapan APBN dalam Pembangunan Nasional


Selasa, 19 November 2019, Dilihat 79 kali

Surabaya (19/11) - Pembangunan nasional, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dipahami oleh perencana anggaran, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya. 

Pernyataan di atas merupakan sambutan Kepala Pusdiklat Manajemen Jabatan Fungsional (Jafung) yang dibacakan oleh Kepala Balai Diklat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VI Surabaya, Ahmad Kholidi, pada pembukaan Pelatihan Perencanaan Anggaran di Surabaya, Selasa (19/11).

Karena itu, lanjut Kholidi, pengetahuan mengenai perencanaan anggaran menjadi penting, sebab hal itu merupakan pedoman umum bagi semua kementerian/lembaga untuk memahami proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBN yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerjanya. 

Selain itu, pengetahuan mengenai perencanaan anggaran juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja kementerian/lembaga serta mengoptimalkan belanja pemerintah, di mana perencanaan yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting, sebab akan mempengaruhi kualitas daya efektivitas dari instrumen fiskal di dalam mencapai tujuan nasional, sehingga revisi-revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat diminimalisir, mengingat hal itu menggambarkan buruknya perencanaan atau tidak kuatnya komitmen terhadap perencanaan pembangunan nasional. 

Kholidi menambahkan, masalah yang dihadapi Kementerian PUPR, selain masih terbatasnya jumlah Satker, SDM di daerah juga jarang yang memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran. Berdasarkan itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Melalui Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya mengadakan pelatihan Perncanaan Anggaran yang diharapkan dapat menambah dan meningkatkan kompetensi bagi SDM di kementerian PUPR. Ini penting, karena ada gejolak pola ASN yang cenderung comfort zone, pola kerja yang linier, yang hanya rutinitas, yang monoton, yang begitu-begitu saja, yang ditandai dengan munculnya ketidaksiapan menghadapi perubahan akibat masih kurangnya pengetahuan menuju ASN yang membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, padahal persaingan global di depan mata, yang hanya bisa dihadapi dengan sumber daya manusia yang adaptif dan mau berubah. (Balai Surabaya)