Slide 1

Berita BPPSPAM > Sinergitas Peningkatan Kinerja BUMD Air Minum


Rabu, 13 November 2019, Dilihat 133 kali

BPPSPAM menyelenggarakan acara Workshop Peningkatan Penyelenggaraan SPAM se-Provinsi Gorontalo dengan tema "Sinergitas Peningkatan Kinerja BUMD Air Minum".

Acara dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dan Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menyampaikan ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah terkait BUMD Air Minum, yaitu Pertama, keharusan penetapan tarif pemenuhan biaya penuh (Full Cost Recovery/FCR) atau pemberian subsidi kepada BUMD Air Minum. Kedua, kewajiban menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dalam kurun waktu 20 tahun.

Sementara itu Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Komaedi mengatakan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2016 dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016, Pemerintah daerah (Pemda) wajib untuk memberikan subsidi kepada BUMD Air Minum apabila tarif yang berlaku belum FCR.

“Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, pelayanan dasar air minum merupakan tugas dari Pemda, sehingga Pemda wajib memberikan subsidi apabila tarif air minumnya belum FCR”kata Komaedi.

Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif FCR. Menurutnya sejak kedua peraturan tersebut ditetapkan dua tahun lalu, saat ini baru ada 36 % BUMD Air Minum yang memiliki tarif FCR sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian bersama.

Oleh karena itu untuk memaksimalkan pelaksanaan penerapan tarif FCR, Kementerian Dalam Negeri akan menguatkan peran Gubernur untuk dapat menentukan batasan tarif air minum di wilayahnya.



‚Äč