Slide 1

Berita Sekretariat Jenderal > Bimbingan Teknis Bidang Mutasi Kepegawaian


Jumat, 11 Oktober 2019, Dilihat 4 kali

Bagian Mutasi, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PUPR menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Mutasi Kepegawaian, 2-3 Oktober 2019 di Solo, Jawa Tengah. Acara ini merupakan Bimtek yang kedua setelah Bimtek pertama yang diperuntukkan bagi pengelola kepegawaian pada Unit Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari wilayah timur Indonesia pada Juli lalu. Sementara itu, BIMTEK kali ini diperuntukkan bagi pengelola kepegawaian pada Unit Organisasi dan UPT dari wilayah barat Indonesia serta UPT P2JK di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Biro Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana (BKO), Asep Arofah Permana, saat membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pengelolaan kepegawaian, khususnya tentang perubahan kebijakan yang baru-baru ini berlaku di bidang kepegawaian. Adapun perubahan tersebut diantaranya yaitu  Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana salah satu pasalnya mengatur tentang perubahan Batas Usia Pensiun bagi Peneliti dan Perekayasa Ahli Utama menjadi 70 tahun dan Ahli Madya menjadi 65 tahun. Selanjutnya Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dimana dalam perancanaannya harus memperhatikan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan dan pola karir, serta memperhatikan kebutuhan organisasi dengan menghindari adanya konflik kepentingan. Maka dari itu baik pegawai yang ingin pindah ke Kementerian PUPR maupun pegawai PUPR yang ingin pindah ke instansi lain harus mengetahui jabatan yang akan diduduki di unit yang baru yang didasarkan pada Anjab dan ABK dari instansi yang dituju.

Selain itu beliau juga berpesan bahwa sebagai pengelola kepegawaian tidak cukup hanya bekerja dengan pengetahuan, akan tetapi harus diimbangi dengan kepedulian. "Kepedulian dapat memunculkan keinginan untuk mengetahui informasi terkait yang lebih luas. Jika ada pegawai yang mengalami permasalahan dalam proses kepegawaiannya, dengan adanya kepedulian diharapkan mampu menyediakan alternatif solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya", tutur salah satu sosok yang baru saja membawa Kemeterian PUPR menerima BKN Award 2019 dalam kategori penilaian kompetensi dan penghargaan KASN terkait penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Bimtek kali ini juga menghadirkan narasumber dari BKN yang menyampaikan materi Tata Kelola Layanan Purna Tugas dan PT. Taspen KCU Surakarta  yang memaparkan materi Layanan Ketaspenan.


‚Äč