Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > Workshop PBJ: 4 Big No’s, No Bribery, No Kick Back, No Gift, No Luxurious Lifestyle


Kamis, 31 Oktober 2019, Dilihat 45 kali

Jakarta, (30/10) telah dilaksanakan Workshop Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkup Kementerian PUPR dengan tema “Satu Persepsi PBJ dalam Membangun Infrastruktur PUPR”. Bertempat di Auditorium Kementerian PUPR, acara ini dihadiri oleh 720 peserta baik Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen.

Menteri Basuki memberikan arahan singkat sekaligus membuka rangkaian acara workshop. Dalam arahannya, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh beliau, namun hal terpenting yang ditekankan sesuai perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju yaitu “jangan korupsi”, dimana beliau selalu mengingatkan seluruh jajarannya di Kementerian PUPR. Selanjutnya, Menteri juga berpesan untuk selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. “Keberhasilan pembangunan infrastruktur sekarang ini merupakan hasil team work semua unor, tidak ada satu orang atau satu unorpun yang bisa mengerjakan sebuah pembangunan tanpa bantuan unor lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki tak lupa berterima kasih atas kerja sama dan kerja keras para insan PUPR dalam membangun infrastruktur negeri ini, “saya terpilih kembali karena kinerja bapak/ibu semua, untuk itu saya ucapkan terima kasih,” tutur Menteri Basuki.

Tak lupa Menteri Basuki memperkenalkan Wakil Menteri John Wempi Wetipo, “Wamen akan memimpin penanggulangan dampak bencana alam dan bencana lainnya sejak penanggulanan darurat sampai ke penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beliau saya minta untuk mengambil langkah cepat dan berada di lokasi kejadian bencana sesegera mungkin,” tutup Menteri Basuki.

Pembicara dalam workshop PBJ kali ini diantaranya Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Irjen Widiarto, Staf Khusus Menteri Binsar Simanjuntak, Staf Khusus Menteri Agus Prabowo dengan Sekjen Anita sebagai moderator. Workshop kali ini diharapkan dapat menjadi api pemantik dimana kementerian PUPR berencana agar bisa melakukan lelang dini mulai 4 November 2019.

Inspektur Jenderal Widiarto mengatakan bahwa temuan dan pengaduan dalam PBJ terkadang karena ulah kita sendiri, “kelakuan kita kadang mengurangi persyaratan untuk kepentingan personal ataupun menambah persyaratan dengan tujuan yang lulus teman/rekan saya,” tutur Widiarto.

Widiarto juga menambahkan, “sampai hari ini kami (Itjen) masih menerima perubahan jadwal dari para pengadu karena tidak ada pemberitahuan sama sekali, mohon para pelaksana lelang memberikan alasan. Perubahan jadwal mencerminkan bahwasanya evaluasi penawaran yang tidak cermat serta adanya indikasi persekongkolan baik vertikal maupun horizontal. Untuk proyek yang terlambat silahkan lakukan pengendalian kontrak kritis” kata Widiarto.

Hal ini merujuk pada pengaduan-pengaduan yang datang ke Kementerian PUPR, dimana masih banyak pengaduan terhadap proses PBJ. Pengaduan juga menjadi indikator bagi BP2JK, bahayanya apabila masih banyak pengaduan yang terbukti benar. Untuk itu, marilah bersama-sama berproses menjadi insan yang lebih baik lagi.

“Kalau Pak Menteri bilang 4 big no’s (no bribery, no kick back, no gift, no luxurious lifestyle), saya hanya ingin lebih meng-hilight no kick back pada pengendalian kontrak. Satu lagi, no mark up pada proses fisik dan keuangan,” tutup Widiarto. (NF/DS)