Slide 1

Berita Ditjen Bina Marga > Jalan Non Status Prafi-Anggi-Ransiki Akan Ditangani Pemerintah


Senin, 28 Oktober 2019, Dilihat 174 kali

Pemerintah akan mulai menangani ruas jalan Prafi-Anggi-Ransiki pada tahun depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam lawatannya ke Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Minggu (27/10) mengatakan ruas jalan sepanjang 139 Km tersebut akan diperbaiki dan dibangun guna menunjang aktifitas masyarakat setempat.


Jokowi menilai keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan menunjang roda perekonomian masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan adanya jalan yang memadai, hasil perkebunan berupa wortel, kentang dan kubis serta berbagai macam bunga diharapkan dapat dibawa ke Manokwari maupun wilayah-wilayah lain untuk diperjual-belikan.


“Ada 139 km jalan yang kita dibangun dan diperbaiki,” ungkap Presiden yang mengaku baru pertama kali mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak,” saya lihat dari atas (pesawat), sangat indah dan cantik (kawasan Pegunungan Arfak),” sambungnya.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut mendampingi Jokowi mengakui ruas Prafi-Anggi-Ransiki saat ini statusnya masih non status atau bukan jalan nasional. Meskipun begitu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah mengalokasikan dana untuk pekerjaan pengaspalan sepanjang 10 Km untuk ruas tersebut pada tahun depan.


“Dari Prafi ke arah bawah menuju Anggi-Rasinki belum ada statusnya (bukan jalan nasional), kita sudah buat badan jalan, kita akan lakukan perkerasan pakai aspal atau tailing (limbah pertambangan) dari Freeport,” terang Basuki.


Mengenai pemanfaatan limbah pertambangan (tailing) sebagai material perkerasan, Basuki menyebutkan dirinya telah mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan tailing, maka biaya material akan lebih murah sehingga jalan yang ditangani perkerasannya dapat lebih panjang.


Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari, Satrio Sugeng Prayitno menyampaikan progres penanganan dua segmen Trans Papua di wilayah Papua Barat. Untuk segmen I Sorong-Manokwari, dari total panjang 594 Km, sebagian besar sudah beraspal tinggal menyisakan 48,7 Km jalan yang masih dengan perkerasan japat.


“Kita targetkan pengaspalan tuntas sepanjang 48,7 Km tersebut pada tahun 2021,” sebut Satrio.


Sedangkan segmen II Manokwari-batas provinsi Papua panjangnya adalah 475 Km, dimana kondisinya adalah 162 Km sudah beraspal dan sisanya 313 masih kondisi japat. Dalam dua tahun kedepan, BBPJN XVII merencanakan pengaspalan pada segmen II yang masih berkondisi japat tersebut sepanjang 140 Km.


Satrio juga mengungkapkan rencana pembangunan jembatan Inari di Kabupaten Kaimana. Jembatan yang estimasi panjangnya mencapai 674 meter akan menghubungkan Kaimana dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Fakfak dan jaringan jalan Trans Papua Barat.

 Sebagai informasi, BPJN XVII Manokwari bertanggung jawab terhadap penanganan 1.326 Km jalan nasional di provinsi Papua Barat.
Kondisi kemantapan jalan nasional di provinsi tersebut memang masih 86 persen. Kedepannya dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang baik, dapat meningkatkan aksesiblitas dan konektivitas masyarakat. Papua Barat sendiri memiliki banyak potensi ekonomi di wilayahnya antara lain wisata, perkebunan, perikanan maupun minyak bumi dan gas. (KompuBM)



‚Äč