Slide 1

Berita Inspektorat Jenderal > TP4 bertujuan agar Pembangunan Infrastruktur dapat ”tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran”


Kamis, 03 Oktober 2019, Dilihat 208 kali

Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kejaksaan RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) bidang Infrastruktur di wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju.”

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 2019 ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 8 (delapan) Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 58 (lima puluh delapan) Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Hal ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.

Dalam arahannya kepada peserta yang hadir khususnya bagi UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR di wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Bapak Widiarto, mengatakan bahwa kerjasama yang dibangun dengan TP4 merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur secara transparan dan akuntabel termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau berharap kegiatan TP4 agar dimaksimalkan kerjasama dengan sebaik-baiknya dan jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Senada dengan hal tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen, Bapak Jan S. Maringka mengemukakan bahwa TP4 dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. Sehingga tujuan Penegak hukum jangan memberikan rasa takut kepada aparat pemerintahan baik pusat, provinsi, atau kabupaten/Kota, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, TP4 kata Jan, juga untuk meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran (arsum)