Slide 1

Berita PUPR > Program SPAK Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi di Kementerian PUPR


Kamis, 19 September 2019, Dilihat 168 kali

Balikpapan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Program SPAK merupakan implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mencegah praktik korupsi di lingkungan Kementerian PUPR dengan melibatkan istri pegawai.

Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian gerakan pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR. Sosialisasi diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (19/9/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perempuan sebagai istri pegawai atau karyawati memiliki peran strategis dalam rangka pencegahan korupsi, salah satunya dengan terus mengingatkan kepada keluarga untuk berkomitmen dalam menjaga amanah pekerjaan.

“Keluarga adalah benteng penjaga nurani guna mencegah korupsi,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Widiarto.

Menteri Basuki menyampaikan tugas pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR harus berlandaskan amanah, bukan omzet. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah membelanjakan uang negara untuk peningkatan infrastruktur sebesar Rp 120,21 triliun. Dimana pengelolaannya dilaksanakan di balai-balai yang tersebar di 34 provinsi dengan 888 kelompok kerja (Pokja), 1.165 Satker dan PPK sebanyak 2.904 orang. “Dukungan keluarga adalah kunci keberhasilan melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan,” tuturnya.

Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono mengatakan perempuan baik sebagai ibu, istri, maupun organisasi perempuan dan profesional menjadi pilar pertama dan terakhir untuk menanamkan karakter antikorupsi di lingkungan keluarga.

Pada kesempatan tersebut, Kartika turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan SPAK sebagai pendidikan moral antikorupsi berbasis keluarga. Kegiatan ini merupakan yang kelima setelah sebelumnya diselenggarakan di Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya.

Turut hadir dalam acara, Ketua DWP Kementerian PUPR Erna Danis Sumadilaga, Fasilitator SPAK Dini Andrini dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta sebagai narasumber. (*)



‚Äč