Slide 1

Berita BPSDM > Sebanyak 50 ASN PUPR Ikuti Tes Potensi dan Kompetensi Inpassing


Kamis, 22 Agustus 2019, Dilihat 113 kali

Jakarta (22/08) – Dalam rangka mewujudkan salah satu program pembentukan ‘SDM Unggul, Indonesia Maju,' Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR kembali mengadakan tes potensi dan kompetensi inpassing jabatan fungsional bidang PUPR dan pengangkatan calon dosen Politeknik PU. Tes yang diikuti sebanyak 50 ASN PUPR tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut (21-23 Agustus).

Sesuai amanah yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 2014, PP 11 tahun 2017, dan Permenpan No. 40 tahun 2018 semuanya mengatur bahwa untuk menduduki suatu jabatan, maka harus dilakukan tes yang sesuai dengan kompetensi SDM yang bersangkutan. Jadi dasarnya selain kinerja dan kualifikasi pendidikan juga kompetensinya. Dan satu hal lagi adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan, Kinerja Siti Bellafolijani Adimihardja, dalam pengantar tes yang diselenggarakan di Balai Penilaian Kompetensi, Jakarta, Kamisn(22/8) mengungkapkan inpassing tersebut sebetulnya lebih banyak (datangnya) dari permintaan. Permintaan dari yang bersangkutan untuk melakukan inpassing kepada jabatan fungsional.

Jabatan Fungsional sendiri dapat diartikan, bahwa jabatan dimana ASN PUPR yang menduduki harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh organisasi. Karena penempatan pegawai atau pengisian jabatan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka ada penyusunan analisa jabatan, peta jabatan dsb. Itu salah satu cara dalam memetakan kebutuhan organisasi. 

Kebutuhan organisasi telah ditentukan oleh VISIUM 2030, yang isinya adalah rencana capaian Kementerian PUPR yang sudah disusun bersama KPK, dimana PNS PUPR harus memiliki nilai-nilai yang disebut dengan iProve, yakni Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, dan Etika Akhlakul Kharimah. Semua nilai-nilai tersebut sudah diupayakan dirangkum dalam standar kompetensi jabatan. Oleh karena itu, untuk mengisi suatu jabatan ASN harus memenuhi standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan.

Yeni menambahkan, standar kompetensi jabatan bukan ditetapkan oleh BPSDM PUPR, melainkan unit organisasi (unor) masing-masing. “Kami hanya memfasilitasi penyusunannya, tapi unornya yang sudah menentukan, bahwa seorang jafung utama di bidang jalan, misalnya, harus begini-begini itu yang menentukan bukan BPSDM, tapi unornya. Mengapa? Karena memang unor ini memerlukan jafung-jafung dengan kompetensi sedemikian rupa supaya dapat mencapai VISIUM 2030. Jadi begitu alasannya mengapa kita melakukan Uji Potensi Kompetensi pada setiap jabatan atau perpindahan jabatan”, papar Yeni.

Uji Potensi dan Kompetensi, lanjut Yeni, bukan satu-satunya syarat dalam penentuan jabatan, karena masih ada penilaian kinerja, kualifikasi pendidikan, track record, dan formasi. Kalau formasi, terutama untuk level madya dan utama, dimana sangat ditentukan oleh formasi. Lebih dari itu BPSDM mendapat instruksi dari Menteri PUPR, khususnya untuk Jafung Madya dan Utama, agar menyusun satu paper atau kertas kerja.

Seorang jafung harus mempunyai sertifikasi, karena dialah yang menjadi konsultan untuk mendesain perencanaan suatu bangunan, sebagai contoh perencanaan pembangunan jembatan. Desain jembatan harus disusun oleh orang yang memiliki sertifikasi keahlian. Selain itu hal-hal yang teknis sebaiknya diselesaikan oleh jafung, dan permasalaham manajerial oleh pejabat struktural. 

Seperti diketahui, terdapat 23 ribu SDM di Kementerian PUPR yang terdiri atas jabatan struktural sebanyak 1900 orang, jabatan perbendaharaan (satker/PPK) lebih kurang 1500 orang, dan yang lainnya merupakan jabatan fungsional. Karena itu diakui sangat wajar apabila Menteri PUPR mengatakan, bahwa 18 ribu jafung inilah yang seharusnya menggerakkan fungsi-fungsi teknis di Kementerian PUPR.

Menutup sambutannya, Yeni berpesan meskipun tes tersebut hanya melengkapi, tetapi tetap harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harus diikuti dengan kondisi fresh, tidak tertekan. Kalau sedang ada masalah, sudah disediakan psikolog, bisa sekalian konsultasi. Selain itu, tes potensi dan kompetensi tidak hanya permasalahan lulus atau tidak lulus. Hanya saja khusus untuk Madya dan Utama, tes itu menjadi salah satu pertimbangan terhadap pengisian formasi jabatan, jadi harus memenuhi dua syarat inpassing dan lolos butuh.

Tes potensi dan kompetensi berlangsung secara periodik, berseri, dan berkelompok, jadi kalau salah satu anggota hilang akan mengacaukan tahapan tes selanjutnya. “Kalau sedang stress kami sarankan untuk tidak mengikuti dulu Uji Potensi dan Kompetensi ini, karena akan memengaruhi hasilnya. Bagi bapak/ibu harus memberitahukan kepada kami, agar kami jadwalkan di lain waktu”, pungkas Yeni.



​