Slide 1

Berita BPSDM > Penyelesaian Sengketa Konstruksi Didorong Gunakan Jalur Alternatif di Luar Persidangan


Rabu, 14 Agustus 2019, Dilihat 31 kali

Palembang (14/8) – Dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa konstruksi yang ditempuh dengan jalur alternatif di luar persidangan melalui Dewan Sengketa Konstruksi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) mengadakan Pelatihan Klasikal Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi. 

Kepala Bidang Teknik dan Materi Konstruksi Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, Anwar, dalam sambutan pembukaan pelatihan di Balai Diklat BPSDM PUPR Wilayah II Palembang, Rabu (14/8) menjelaskan pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang pilihan pertama penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi melalui musyawarah mufakat yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi dapat digantikan dengan Dewan Sengketa yang bertujuan untuk menyederhanakan proses agar mencapai hasil yang lebih cepat, murah dan mengutamakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pada intinya musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan kunci agar terjadi hubungan baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa. Dan pemahaman tentang penyelesaian kontrak konstruksi inipun perlu diketahui oleh semua pihak, bukan hanya pihak kontraktor, melainkan juga praktisi hukum di Indonesia.

Seperti diketahui, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka penyelesaian sengketa konstruksi, yang semula ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan, mengalami perubahan, dimana sengketa konstruksi pada prinsipnya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak dengan persetujuan tertulis dapat mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.

Pada umumnya penyelesaian sengketa konstruksi tersebut akan berujung pada arbitrase atau pengadilan yang seringkali menimbulkan ketidakpastian kepada salah satu pihak hingga akhirnya akan tetap dilakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Proses tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua pihak, sehingga pekerjaan konstruksi menjadi terhenti yang berakibat pada terganggunya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena itu penyelesaian sengketa konstruksi yang ditempuh melalui jalur alternatif di luar persidangan melalui Dewan Sengketa Konstruksi perlu didorong. 

Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi diikuti 30 peserta yang berasal dari unit-unit organisasi layanan kerja BPSDM Kementerian PUPR.



‚Äč