Slide 1

Berita PUPR > PKN II Tahun 2019, Ciptakan SDM Yang Adaptive Leadership


Kamis, 18 Juli 2019, Dilihat 301 kali

Bandung - Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu sentral dalam menentukan keberhasilan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan visi Indonesia 2019-2024, dimana peningkatan SDM merupakan salah satu prioritas di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam rangka mendukung visi tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2019 dengan mengacu pada kurikulum baru.

Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, dalam sambutan pembukaan pelatihan yang bertempat di Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung, Rabu (17/7) menjelaskan bila dibandingkan dengan pola lama, penekanan kurikulum baru lebih kepada adaptive leadership, yakni bagaimana seorang pemimpin bisa beradaptasi secara cepat dengan beban-beban yang ada. Dalam konsep adaptif leadership ini diharapkan pejabat memiliki kompetensi bagaimana mampu memobilisasi sumber daya dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai perubahan.

Target Pelatihan Kepemimpinan Nasioal II kali ini, adalah kepemimpinan yang strategis, dimana para pemimpin memiliki potensi untuk memetakan mana hal-hal yang sifatnya strategis yang harus ditangani dan dipecahkan dengan baik. Dalamn kaitan itu para peserta akan diajak untuk mendatangi proyek-proyek dan lokasi-lokasi yang kinerjanya baik. Selanjutnya dengan kurikulum baru tersebut peserta harus membuat policy brief sesuai tema dan materi yang sudah ditetapkan selama pembelajaran.

"Saya tekankan lagi, pada saat menentukan diagnose perubahan organisasi pejabat harus paham visi Indonesia. Pertama, kita hidup di dalam lingkungan global yang sangat dinamis. Jadi makin kompleks kejutan yang datang yang kadang-kadang tidak diperhitungkan sebelumnya. Sebagai contoh, PUPR dapat tugas baru urusan keciptakaryaan untuk membangun pasar maupun sekolah, yang sebelumnya menjadi urusan Dikti (Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan -Red)," urai Lolly.

Ke dua, akan ada pengembangan organisasi di 34 provinsi di bidang cipta karya, termasuk perumahan. Ke tiga, akan ada 34 balai juga yang mengurusi pemilihan pelaksana pengadaan barang dan jasa. Ke empat, ada cara-cara baru dan nilai-nilai baru dari setiap solusi pada setiap permasalahan dengan inovasi-inovasi yang tidak dikerjakan dengan cara-cara biasa. "Jadi harus berbeda dan luar biasa. Tinggalkan cara-cara lama dan pola-pola lama. Dalam mengelola organisasi harus efektif dan efisien," tegas Lolly, seraya menambahkan agar pembangunan infrastruktur dilakukan seoptimal mungkin. Dalam arti kalau membangun bendungan berarti juga harus sampai jaringan irigasinya, termasuk pemanfaatan airnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, dsb. Demikian juga dalam membangun jembatan harus terkoneksi dengan jembatab sampai level terkecil.

Yang tidak kalah penting, lanjut Lolly, adalah dalam pembangunan SDM melalui pengembangan vocational training, vocational education school, yang dalam hal ini sudah dimulai dengan didirikannya Politeknik Pekerjaan Umum dalam rangka membentuk tenaga-tenaga terampil. Sementara itu di BPSDM sendiri juga harus direformasi, dimana pelatihan-pelatihan tidak boleh jadul. Para pengajar menggunakan metode pengajaran yang tidak biasa, tetapi lebih bersifat resolusif, yakni bagaimana memecahkan masalah di lapangan dengan menerapkan 70 persen praktek di lapangan, dan 30 persen teori. Selanjutnya yang tidak kalah penting, adalah membangun manajemen talenta serta mereformasi birokrasi.

Dituntut Lebih professional

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Asep Arofah Permana, mengemukakan sebagai pelaksana kebijakan publik, aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk lebih profesional, inisiatif dalam merespon permasalahan bangsa, berintegritas, dan memiliki sikap mental yang berorientasi pada produktifitas nasional. Sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk terus mengembangkan budaya inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sebagai perekat NKRI, ASN harus dapat menyesuaikan sikap dalam berinteraksi dengan masyarakat, tidak berpolitik praktis, dan menjunjung persatuan dan kesatuan di atas kepentingan apapun.

Dinamika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi menuntut semua orang untuk melakukan percepatan agar selalu dapat mengikuti perkembangan. Demikian halnya dengan PNS sebagai salah satu unsur ASN harus selalu mengikuti dinamika yang terjadi, sebab ASN merupakan faktor kunci keberhasilan untuk mencapai keunggulan kompetitif di berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada aspek kelembagaan, adalah mereformasi birokrasi menjadi lembaga yang semakin simpel, memiliki kecepatan dalam melayani serta mengubah pola pikir/mindset, perubahan dari pola pikir lama yang linier, rutinitas dan menikmati zona nyaman, menuju ke pola pikir baru yang serba kompetitif dan penuh inovasi. Pada aspek SDM harus dibangun budaya membangun dengan nilai baru dalam bekerja yang adaptif, produktif dan kompetitif.

Penyelenggaraan PKN Tingkat II mempunyai nilai strategis dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan, khususnya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Apabila kondisi tersebut dapat terpenuhi, maka akselerasi penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana kita cita-citakan dapat segera terwujud.

Indonesia Emas

Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara, Triwidodo, menuturkan aset paling penting dari bangsa Indonesia, adalah manusianya. Karena itu pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tetapi juga investasi SDM dengan terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.

Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas, sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo, ada tiga pilar yang menjadi pendukungnya, masing-masing: ASN, sebagai pihak penyedia pelayanan yang proaktif dan selaras dengan perkembangan lingkungan strategis; swasta, yang mendukung penciptaan iklim usaha kompetitif memperluas peluang kerja, serta diversifikasi produk; dan masyarakat, yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan terkait perkembangan iptek.

"Indonesia emas bisa dijabarkan, bahwa setiap diri kita itu adalah musafir, sedangkan kehidupan itu adalah perjalanan. Jadi yang kita lalui setiap hari, bahkan setiap detik sesungguhnya kita hanya menjalani perjalanan itu. Karena itu kalau esensi dari kehidupan, adalah perjalanan, maka yang harus kita ketahui, adalah apa tujuan perjalanan kita. Dalam konteks organisasi, dalam konteks berkenegaraan, sama. Organisasi itu juga merupakan perjalanan, bangsa adalah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut kita wajib mengetahui apa yang menjadi tujuan kita, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Kalau kita bicara Indonesia Emas, 2045 itu adalah tujuan antara kita, karena setelah mencapai 2045 kita masih akan mengarungi perjalanan yang entah kapan akan berakhir. Indonesia emas ini adalah kondisi yang akan terjadi, apa yang akan kita wujudkan, dan apa yang akan terjadi pada 2045 atau 100 setelah kemerdekaan," papar Triwidodo, seraya berpesan agar pada diklat tersebut tidak hanya fokus pada proyek perubahan, namun juga menekankan sisi tantangan dan seni dalam mengelola perubahan.(Tts)

 



‚Äč