Slide 1

Berita BPSDM > Aspek Sosial Kultural Penting guna Tingkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur


Jumat, 12 Juli 2019, Dilihat 54 kali

Jakarta (12/7) – “Aspek sosial kultural perlu dikelola dengan baik agar dampak negatif dapat diantisipasi sekaligus diminimalisasi. Potensi aspek sosial kultural dapat dioptimalkan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR”, ucap Lolly Martina Martief Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR dalam kegiatan Workshop Calon Pengajar Kompetensi yang diprakarsai oleh Pusdiklat Manajemen dan Jabatan Fungsional BPSDM PUPR dan berlangsung selama dua hari, 11-12 Juli 2019.

Berdasar Peraturan Menteri PAN & RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN sebagai salah satu jenis kompetensi yang perlu dikembangkan yaitu kompetensi sosial kultural, yang termasuk aspek perekat bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk memiliki satu persepsi dan pengembangan kompetensi sosial kultural, khususnya di lingkungan Kementerian PUPR, untuk kemudian dapat mengajar atau menyampaikan substansi materi dalam suatu pelatihan dengan jauh lebih baik.

Dalam konteks ke-PUPR-an, perekat bangsa dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan infrastruktur harus dapat menajdi katalisator pemersatu bangsa, di mana infrastruktur harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena tidak jarang pembangunan terhambat akibat masalah sosial kultural yang tidak dapat diselesaikan secara bijak.

“Jadi, permasalahan sosial kultural dalam penyelenggaraan infrastruktur perlu diselesaikan dengan pendekatan budaya setempat. Oleh karena itu, para staf teknis, baik PPK atau Kepala Satuan Kerja maupun Kepala Balai di BPSDM PUPR khususnya dituntut untuk mampu memahami budaya di mana dia ditempatkan. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat juga perlu diperkuat”, tambah Lolly.

Permasalahan sosial lainnya itu adanya gap antar generasi di lingkungan Kementerian PUPR. “Pola pikir generasi muda PUPR (generasi milenial) sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Loyalitas dipertanyakan. Pengembangan kompetensi sosial kultural tidak hanya ditujukan bagi pelaksana proyek infrastruktur tapi juga seluruh pegawai PUPR, khususnya dalam meningkatkan Jiwa Korsanya”, tegas Lolly.

Sejumlah 15 pejabat yang di lingkungan BPSDM PUPR menyimak setiap paparan yang disajikan oleh Narasumber yang datang dari Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kementerian PAN & RB, Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, serta Kepala Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural LAN RI. Sebab, sebagai penyelenggara pelatihan para kepala Balai Diklat, Pejabat Administrator dan Pengawas wajib paham tentang permasalahan sosial kultural. Tentunya dengan melihat budaya yang sangat beragam di Indonesia, hal ini perlu disosialisasikan secara massive. (Datin)