Slide 1

Berita BPSDM > Minim, Jumlah Pengawas Sungai Yang Berkompeten


Selasa, 02 Juli 2019, Dilihat 220 kali

Suasana Pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Sungai

Surabaya (02/07) - Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawas sungai yang berkompeten, yang saat ini jumlahnya masih minim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pelatihan Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Sungai di Surabaya, Selasa (02/07).

Sambutan Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, yang dibacakan oleh Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya, Ahmad Kholidi Nasution, mengemukakan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) masih menjadi persoalan, terutama adanya degradasi lahan di berbagai DAS.

Seperti diketahui, kondisi sungai di Indonesia cukup kritis. Tingginya tingkat pencemaran membuat air sungai tidak layak untuk dikonsumsi. Beberapa sungai besar dan strategis saat ini dalam keadaan tercemar, di antaranya Sungai Ciliwung di DKI dab Sungai Citarum di Jawa Barat. Sungai yang penting untuk kegiatan sosial, pertanian, dan industri sebagian besar juga tercemar dan dalam kondisi memprihatinkan.

Untuk menjaga kelestarian sungai tidak cukup hanya dengan menangani kebersihan di badan air sungai, namun perlu memperhatikan kondisi bantaran sungai. Pengaturan bantaran sungai atau revitalisasi sungai dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik di sekitar bantaran tersebut.

Pelaksanaan revitalisasi sungai harus didorong semua pihak serta peran serta masyarakat, dan untuk mengawalinya dibutuhkan fasilitator maupun pengawas yang bersertifikat. Namun jumlah pengawas sungai masih kurang, terutama untuk pengawasan pencemaran sungai.

Untuk mengawasi pencemaran sungai haruslah bersertifikat, karena untuk mengetahui kasus pencemaran sungai dan terkait permasalahan SDA lingkungan hidup harus yang berkompeten.

Kerusakan sungai pada dasarnya berdampak pada lingkungan. Kerusakan sungai meningkatkan kerusakan DAS lebih cepat, sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan serta banjir. Masyarakst pengguna air pun cepat atau lambat akan terkena dampaknya.

Jika perubahan tidak segera diinisiasi dari dalam tuntutan masyarakat akan mendorongnya. Pada konsisi saat itulah Pemerintah akan disalahkan. Kementerian PUPR sendiri senantiasa berupaya meningkatkan layanan publik melalui penyuluhan sosialisasi maupun memberikan dana untuk membantu menyelesaikan permasalahan sungai ini. Berbagai layanan unggulan kementerian PUPR berhasil dicanangkan dan dilaksanakan. (Datin & Balai VI)